Analisis Data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014

Pontianak, 15 April 2014

Data kependudukan yang lengkap dan akurat merupakan prasyarat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sensitif terhadap isu-isu kependudukan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sayangnya data kependudukan yang lengkap dan akurat, khususnya data kependudukan di tingkat kabupaten/kota, masih sulit diperoleh. Sulitnya memperoleh data yang lengkap dan akurat ini disebabkan belum baiknya sistem administrasi kependudukan yang ada. Selain itu, kendala  lain adalah sulitnya memperoleh informasi dan data kependudukan dari BPS kabupaten/kota dikarenakan masalah kewenangan mengeluarkan data.

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Bidang Pengendalian Penduduk, telah menyusun Profil Pembangunan Kependudukan dan KB Kalimantan Barat Tahun 2013. Profil yang telah disusun ini telah disampaikan kepada mitra kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, antara lain: IPADI Cabang Kalimantan Barat, Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Koalisi Muda Kependudukan Kalimantan Barat, Kepala SKPD-KB dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menyediakan data dan informasi kependudukan bagi para pengelola dan pelaksana kegiatan perencanaan pengendalian penduduk, khususnya para pengambil keputusan dan pemangku kebijakan, agar dapat menentukan kebijakan dan merencanakan program pembangunan yang berwawasan kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

Data yang disajikan dalam profil tersebut baru terbatas pada data hasil Sensus Penduduk Tahun 1990-2010 dan SDKI Tahun 1997-2012 untuk tingkat provinsi. Keterbatasan data ini perlu dilengkapi. Salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan Analisis Parameter Kependudukan  dengan menghadirkan rekan-rekan akademisi dan IPADI Cabang Kalimantan Barat. Diharapkan pertemuan tersebut nantinya akan menambah data kependudukan dan informasi mengenai kondisi kependudukan di Kalimantan Barat. Adapun alasan utama menghadirkan IPADI Kalimantan Barat adalah karena pada tanggal 1-4 April 2013 yang lalu, Kabid Pengendalian Penduduk bersama dengan IPADI Kalimantan Barat menghadiri workshop yang membahas tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Bogor. Dengan demikian, diharapkan akan ada transfer informasi dan pengetahuan mengenai IPBK dalam kegiatan ini, sehingga membantu dalam penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan dan KB Kalimantan Barat Tahun 2014. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membagi informasi mengenai Profil Pembangunan Kependudukan dan KB Kalimantan Barat Tahun 2013, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan menjaring masukan mengenai isu-isu dan parameter kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 15 April 2014 di Restoran Cita Rasa, Jl. Sultan Abdurrachman, Pontianak. Turut hadir dalam kegiatan ini: pengurus IPADI Cabang Kalimantan Barat, pengurus Koalisi Muda Kependudukan, para pejabat Eselon III dan Eselon IV beserta beberapa orang staf Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Tampil sebagai pemateri adalah:

1. Yulaecha Padma Ichwanny, S.Psi, MAPS  Profil Pembangunan KKB Kalimantan Barat Tahun 2013 beserta Isu-Isu Kependudukan yang Dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sukarsih Panjaitan, SE, MM  Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).

Kegiatan diawali dengan pengantar dari Kabid Pengendalian Penduduk (Drs. Gun Djamani), dilanjutkan sambutan PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat (Drs. Mustar, SE, MM). Sambutan dari PLT Kepala berisi permintaan kepada teman-teman akademisi untuk mengkaji isu-isu kependudukan di Kalimantan Barat guna mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Acara berikutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Syamsudin. Acara inti berupa penyampaian materi Profil Pembangunan KKB Kalimantan Barat Tahun 2013 oleh Yulaecha Padma Ichwanny. Dilanjutkan materi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) oleh Sukarsih Panjaitan, SE, MM.

Setelah sesi tanggapan, diumumkan tentang kerjasama kajian yang akan dilakukan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Kontrak kerjasama kajian ini terbuka bagi semua pihak. Informasi ini disampaikan pula melalui website Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.