Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016

No comment 1584 views

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Pontianak, 07 Oktober 2015 dalam Rapat Penelaahan Evaluasi (Review) dan Konsolidasi Perencanan Daerah Tahun 2016 di Hotel Orchard memasuki hari yang kedua, pada sesi kedua dipaparkan materi narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016.

Bapak Iwan selaku narasumber menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Dua isu permasalah global saat ini yang dirasakan yaitu masalah Lingkungan hidup yang terkait dengan efek gas rumah kaca, kerusakan hutan dan yang baru-baru ini terjadi adanya bencana kebakaran hutan diberbagai daerah, dan yang kedua adalah isu kependudukan terkait dengan pertumbuhan penduduk baik itu dari segi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)

Dalam mengintegrasikan penduduk dalam pembangunan perlu diperhatikan dua hal pokok yang perlu dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan;

  1. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan,
  2. Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mendongkrak Capaian Indikator Mikro Ekonomi dan Capaian Indikator Makro Sosial Budaya yang merupakan Sasaaran Pembangunan Tahun 2016 mendatang.

Dengan munculnya tulisan T.R. Malthus pada akhir abad ke 18, masalah penduduk mempunyai angin baru dalam literatur-literatur ekonomi. Tulisan Malthus yang terkenal adalah teori yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sedang pertumbuhan bahan pangan menurut deret hitung.

Dipelopori oleh Thomas Robert Malthus Mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan :

  1. Penduduk apabila tidak ada pembatasan akan berkembangbiak dengan sangat cepat
  2. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan deret hitung jauh lebih lambat daripada deret ukur

Karakteristik penduduk suatu negara dapat dibedakan atas tiga ciri, yaitu:

Ekspansif : jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Ciri ekspansif ini terdapat di negara-negara yang sedang berkembang dengan struktur penduduk muda.

Konstruktif : jika sebagian kecil penduduk berada dalam kelompok umur muda. Ciri konstruktif ini terdapat di negara-negara maju dengan struktur penduduk tua.

Stasioner : jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, dan mengecil pada umur tua kecuali pada kelompok umur tertentu. Ciri ini terdapat di negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Jadi angka kelahiran sebanding dengan angka kematian.

Kondisi Perekonomian Kalbar 2008 – 2014

pertumbuhan-perekonomian-kalbar

pertumbuhan-perekonomian-kalbar-nasional

Secara umum, kinerja perekonomian Kalimantan Barat selama enam tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluaktif. Artinya, mengalami pertumbuhan yang naik – turun. Kondisi ini dapat kita lihat pada tahun 2008 yang mencapai 5,45 % mengalami penurunan menjadi 4,8 % di tahun 2009. Demikian pula seterusnya, di tahun 2009 hanya mencapai 4,8 % , mengalami peningkatan di tahun 2010 (5,47 %) serta di tahun 2011 (5,97 %). Namun, di tahun 2012, kembali mengalami penurunan menjadi 5,83%, dan tahun 2013 naik menjadi 6,08 % dan terakhir di tahun 2014, kembali mengalami penurunan.

  • Sejarah perekonomian Kalimantan Barat mencatat bahwa di tahun 2013 dengan pertumbuhan 6,08 persen, merupakan pertumbuhan ekonomi TERTINGGI yang pernah diraih selama lima belas tahun terakhir.
  • Dan sejarah perekonomian Kalimantan Barat juga mencatat bahwa selama hampir dua puluh tahun terakhir pertumbuhan Kalimantan Barat tahun 2013 tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (selama ini berada di bawah nasional)

Ekonomi Kalbar Tahun 2014 Tumbuh 5,02 Persen

Sejalan dengan terbatasnya pemulihan ekonomi global dan melesunya ekonomi nasional, perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2014 masih menunjukkan trend perlambatan, dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Barat terutama dipengaruhi oleh Kontraksi Tajam pada sisi ekspor yang terjadi akibat penyesuaian proses bisnis jangka pendek Sub Sektor Pertambangan Mineral Pasca Penerapan UU Minerba, tren pelemahan harga komoditas dunia, serta belum optimalnya permintaan negara – negara tujuan ekspor utama.

Sedangkan dari sisi sektoral, konstraksi pada sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor turut pula menyebabkan pertumbuhan terbatas pada ekonomi Kalimantan Barat tahun 2014

Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

pertumbuhan-perekonomian-kab

Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Dalam menghadapi masalah global perlu diadakan pengkajian mengenai sasaran pembangunan untuk tahun 2016 yang dimulai dari penganalisisan Isu-isu strategis antara lain:

Urusan Pendidikan

  • Masih terbatas kesempatan atau partisipasi pendidikan
  • Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata
  • Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
  • Belum efektif manajemen dan tatakelola pendidikan.
  • Mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih rendah hal ini dapat dilihat dari nilai hasil kelulusan setiap tahunnya mulai dari tingkat SD, SMP, MTS dan SMA.
  • Masih terbatasnya dana untuk pembiayaan pendidikan.

Urusan Kesehatan

  • Masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak
  • Masih rendahnya status gizi masyarakat.
  • Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi.
  • Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
  • Masih terbaasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat.
  • Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal.
  • Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan belum efektif.
  • Masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah.
  • Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah.
  • Masih belum memadai sarana dan prasarana kesehatan.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

  • Belum optimal partisipasi dan peran aktif pemuda.
  • Masih rendahnya prestasi dan budaya olahraga masih rendah.
  • Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda.
  • Kurangnya pembinaan yang terukur terhadap pemuda, kelembagaan kepemudaan dan olahraga .
  • Kurangnya minat dan kesadaran pemuda dalam menekuni suatu cabang olahraga;

Urusan Ketenagakerjaan

  • Belum optimalnya penanggulangan pengangguran
  • Masih belum optimalnya produktivitas tenaga kerja;
  • Masih rendahnya kapasitas lembaga ketenagakerjaan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • Masih belum optimalnya penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG).
  • Belum optimalnya peningkatan Perlindungan Perempuan.
  • Belum optimal perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak.
  • Masih rendahnya kesempatan dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.
  • Masih tingginya tingkat kekerasan perempuan dan anak.
  • Masih adanya trafficking serta rendahnya partisipasi masyarakat mendukung untuk pencegahannya.
  • Masih adanya trafficking serta rendahnya partisipasi masyarakat mendukung untuk pencegahannya .
  • Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender dan anak;

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

  • Belum optimalnya Pelayanan Keluarga Berencana (KB) .
  • Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya peningkatan ketahanan keluarga;
  • Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana khususnya di daerah pedesaan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  • Rendahnya kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
  • Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat .
  • Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

Urusan Sosial

  • Masih belum optimalnya Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum optimal;
  • Masih belum berkembangnya kualitas, kuantitas serta kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan;
  • Masih relative terbatasnya sarana, prasarana, serta SDM dalam penanggulangan bencana;
  • Masih perlu peningkatan manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (bangfad/slide bappeda)