BKKBN Provinsi Kalimantan Barat : Gelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional

IMG_1969[1]Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-23 yang bertepatan dengan Tanggal 29 Juni 2016. Kepala Perwakilan BKKN Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Taruna Rosevelt selaku Pembina upacara mengutarakan beberapa persoalan mengenai keluarga, harganas juga dijadikan Momentum Upaya Membangun Karakter Bangsa Mewujudkan Indonesia Sejahtera untuk mencapai Keluarga Indonesia yang berkarakter.

Bapak Taruna Rosevelt juga memberikan apresiasi kepada Duta Mahasiswa beserta anggota PIK Remaja Kalimantan Barat yang selalu memberikan semangat kepada generasi muda untuk menyiapkan Keluarga Sejahtera dimasa mendatang dengan menggiatkan kembali 8 Fungsi keluarga.

Sejarah Singkat Program KB Nasional

Dalam upacara kali ini dibacakan sejarah singkat berdirinya Keluarga Berancana Nasional yang dimulai pada Tanggal 29 Juni 1949, setelah melalui perjuangan yang berat dan tidak putus putusnya, Akhirnya Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia, Sejak saat itu keluarga yang kehilangan banyak anggotanya karena ikut dalam perjuangan di desa-desa pengungsian, dan di gunung-gunung menyusun perang gerilya, mulai kembali ke kampung halamannya masing-masing dan menyusun keluarga yang sejahtera, berusaha mengganti anggota yang hilang. Pemuda yang lajang segera menikah dan para isteri mereka segera mengandung dan melahirkan anak. Keluarga yang semula meninggalkan isteri mereka di kampung, segera berkumpul dan menata kehidupan baru. Mereka segera pula berusaha mengganti anggota yang hilang, mengandung dan melahirkan bayi baru. Keluarga baru atau keluarga lama itu menata kehidupan yang lebih normal. Terbukti kemudian bahwa kecepatan penggantian anggota keluarga yang hilang itu berlangsung dengan tingkat dan jumlah kelahiran yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan “baby boom” yang cukup mengkawatirkan.

Pada pertengahan tahun 1950-an mulai disadari bahwa proses reproduksi tersebut, dengan kesadaran dan pelayanan kesehatan yang terbatas, mulai menunjukkan akibat yang berbahaya dan kurang menguntungkan. Tidak saja tingkat kelahiran tinggi, tetapi juga tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan sangat tinggi. Kondisi kesehatan dan keadaan perekonomian yang masih terbatas menyebabkan tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan yang tinggi diikuti pula dengan tingkat kematian anak dan balita yang tinggi.

Selanjutnya, biarpun pemerintah memberikan perhatian pada keadaan ibu hamil dan melahirkan serta nasib anak-anak balita dengan baik, tetapi upaya mengurangi tingkat kematian itu tidak mudah dan memerlukan pemikiran yang lebih komprehensif. Pada akhir tahun itu juga dikembangkan organisasi oleh para dokter ahli kandungan yang mengusulkan adanya perencanaan keluarga yang lebih sistematis demi kesehatan yang lebih baik. Pada tahun 1960-an perjuangan itu mulai menunjukkan hasilnya dengan dimulainya suatu pilot proyek tentang KB di DKI Jakarta yang didukung pemerintah daerah.

Komitmen pemerintah daerah itu kemudian menjadi alasan yang menarik campur tangan pemerintah pusat. Melalui suatu Seminar Nasional yang berhasil di tahun 1967 pemerintah pusat mulai menunjukkan perhatian dan komitmennya. Pada tahun 1969 Pejabat Presiden RI Bapak HM Soeharto ikut menanda tangani Deklarasi PBB yang menunjukkan keprihatinan terhadap masalah kependudukan, kesehatan para ibu dan anak-anak. Komitmen internasional tersebut diikuti lebih nyata pada tahun 1970 dengan perhatian pemerintah pusat terhadap masalah kependudukan lebih maju lagi, yaitu pembentukan lembaga semi pemerintah untuk menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana.

Pemerintah berharap bisa mengusahakan agar kekuatan penduduk yang besar bisa ditingkatkan kesehatan dan mutunya agar mampu memberi sumbangan yang berarti dalam mengisi kemerdekaan. Setiap penduduk tidak lagi diharapkan mengisi pembangunan secara seragam, tetapi setiap individu memberi sumbangan sesuai pilihannya.

Puncak perhatian pemerintah yang ditandai dengan diresmikannya Lembaga semi pemerintah dengan bentuk sebagai Lembaga Keluarga Berencana Nasional dan kemudian terkulminasi menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kelahiran lembaga BKKBN menandai era baru pengembangan penduduk bermutu di Indonesia. Pada Tahun 1993 Presiden Republik Indonesia juga menetapkan tanggal 29 Juni sebagai HARI KELUARGA NASIONAL.

Pada Akhir Tahun 2003, sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Daerah yang diperbaharui menjadi undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka kewenangan pengelolaan program keluarga berencana diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota, dengan demikian sejak saat itu, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri program-program pembangunan yang diperlukan daerah sesuai dengan kebutuhan, apresiasi, kemampuan maupun sumberdaya yang tersedia, pemerintah pusat berharap, dengan kerangka kewenangan daerah tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat melihat pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas sebagai issu strategis serta dapat memandangnya sebagai investasi yang mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.