Sitename

Description your site...

BKKBN Survei Kepuasan Pelayanan Publik dan Prrsepsi Korupsi

kepuasanpelangganBKKBN sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik. Dalam standard pelayanan minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam memberikan layanan dasar, diantaranya adalah: KIE KB dan KS, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data.

Disamping itu dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan layanan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang terkait, diperlukan transparansi dan tidak adanya KKN dalam pengelolaannya, sehingga dapat menekan tindak korupsi di dalam penyelenggaraannya. Seiring dengan era keterbukaan dan tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengurangi tindak korupsi di BKKBN, perlu dilakukan evaluasi kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan persepsi tindak korupsi. Evaluasi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan skala angket. Ada 7 angket yang disebarkan ke berbagai responden, yaitu Angket Kepuasan Layanan Data, Angket Kepuasan Layanan KIE, Angket Kepuasan Layanan KB dan Ketersediaan Alkon, Angket Persepsi Korupsi Dalam Pengadaan dan Non Pengadaan Barang dan Jasa, Angket Persepsi Korupsi Dalam Penerimaan CPNS, Angket Persepsi Korupsi Dalam Promosi Jabatan Struktural dan Angket Persepsi Pegawai terhadap pelayanan Reformasi Birokrasi BKKBN.

Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Provinsi yang menjadi sample. Provinsi lain yang turut menjadi lokasi evaluasi adalah Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Evaluasi ini melibatkan kurang lebih 104 responden dari berbagai unsur antara lain dari unsur intern BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan unsur Mitra kerja seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selain itu, dilibatkan juga Pasangan Usia Subur (PUS) baik yang merupakan akseptor KB maupun yang bukan akseptor KB. Terkait dengan persepsi korupsi, responden yang dipilih dalam survei ini adalah rekanan yang pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pun turut andil menjadi responden pada survei ini.

Diharapkan dengan pelaksanaan survei ini dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang selama ini dilakukan oleh BKKBN. Selain itu, data mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan jenis kontrasepsi juga dapat diukur. Dan yang tak kalah pentingnya adalah survei ini mampu mengungkap bagaimana persepsi tindak korupsi baik itu dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan struktural dan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BKKBN. (adj)

Tags:

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.