Bonus Demografi: Momentum Dongkrak IPM Daerah

sosialisasi luthfi (Sambas-9/9) Perwakilan Badan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, Rabu kemarin (9/9) menggelar sosialisasi hasil kajian bonus demografi Kabupaten Sambas. Bertempat di Aula BPPKB Kabupaten Sambas, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sambas, dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph., Kepala Dinas di Kabupaten Sambas, MUI, PKBI dan instansi terkait lainnya.

Menurut M. Luthfi, kedatangan tim peneliti BKKBN kali ini adalah untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti diketahui bahwa pada penelitian sebelumnya, Kabupaten Sambas termasuk salah satu dari dua kabupaten yang diprediksi tidak bakal meraih bonus demografi. Indikator dan parameter yang digunakan adalah data basis tahun 2010 untuk Kalimantan Barat, tanpa mempertimbangkan unsur di daerah, sehingga tatkala ditarik proyeksi untuk 25 tahun ke depan sampai dengan tahun 2035, angka ketergantungan kedua kabupaten tersebut tetap diatas 50 persen.

wahidah

Penyerahan Laporan Hasil Kajian kepada Kepala BPKB Kabupaten Sambas

Namun, berdasarkan penelitian lanjutan dengan memperhatikan perkembangan pencapaian pembangunan di berbagai program dalam 5 tahun terakhir serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan,yang dalam jangka panjang akan menurunkan angka ketergantungan, maka Kabupaten Sambas dapat diprediksi akan memasuki bonus demografi pada tahun 2025-2030 mendatang. Hal utama yang perlu dilakukan menurut Luthfi yakni terus menekan angka kelahiran, yang pada akhirnya akan menurunkan angka ketergantungan. Dengan menekan angka kelahiran, maka struktur umur penduduk dapat berubah sehingga angka ketergantungan pun juga ikut berubah.

Bonus Demografi merupakan barometer keberhasilan pembangunan kedepannya. Luthfi mencontohkan, Provinsi Papua yang tidak siap dengan kehadiran bonus demografi. Usia produktif di Papua sudah sangat banyak tetapi tidak didukung dengan persiapan lapangan pekerjaan yang akhirnya menimbulkan berbagai konflik dan pertikaian. “Bonus demografi memang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sebuah berkah. Jika tidak dikelola dengan baik, artinya pemerintah daerah tidak siap dengan kehadiran bonus demografi, maka yang terjadi justru bencana demografi yang efeknya bisa multidimensional”, jelas Luthfi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas, dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph. juga berkesempatan memberikan sambutannya. Bupati menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lainnya di Kalbar adalah dalam rangka meningkatkan IPM Sambas yang masih menjadi pondasi Kalbar. Apalagi dengan diprediksinya Sambas bakal memperoleh Bonus Demografi, tentunya memicu semangat pemerintah daerah untuk mempersiapkan lebih dini menyongsong bonus demografi tersebut. Bupati menyadari bahwa banyak usia produktif yang keluar dari Sambas guna melanjutkan studi ataupun mencari pekerjaan di luar. Untuk itu, Bupati akan berupaya keras agar semua itu tidak lagi terjadi kedepannya. Ia berkeinginan agar penduduk usia produktif tetap bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, dengan menciptakan berbagai lapangan usaha dan bisa menyerap pekerjaan, selain dengan memasukkan sejumlah investor ke Sambas.

Setelah mendengar uraian singkat dari peneliti, Bupati berharap kepada semua yang hadir agar hasil penelitian ini segera ditindaklanjuti dan dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang ‘membumi’.
Kegiatan yang berakhir menjelang sholat Dzuhur tersebut diakhiri dengan penyerahan laporan hasil kajian kepada Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Sambas dan Bupati Sambas. Rencananya setelah kajian tersebut selesai dibukukan, akan dibagikan juga kepada instansi/dinas terkait di Kabupaten Sambas. (tan)