Capacity Building Analisis Kebijakan Kependudukan oleh PSKK Universitas Gadjah Mada

PONTIANAK, 24-25 JUNI 2013

Kondisi perkembangan pembangunan kependudukan dan Program Keluarga Berencana semakin cepat mengalami perubahan. Hal tersebut merupakan akibat perubahan lingkungan strategis seperti: masyarakat cenderung semakin kritis, tuntutan transparansi, serta otonomi daerah yang mempengaruhi pengelolaan program. 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu contoh dari realitas perubahan. Seiring dengan dinamika Program Kependudukan dan KB yang sangat cepat tersebut, perlu dijaga kesinambungan program yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki pengelola program adalah kemampuan membuat proyeksi penduduk, membuat perencanaan program berdasar hasil proyeksi penduduk, dan menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan.

Pada saat ini, SDM di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kompetensi tersebut masih sangat terbatas dan bahkan nyaris tidak ada. Oleh karena itu, pembekalan melalui pelatihan mutlak diperlukan. 

Kondisi inilah yang mendorong Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Bidang Pengendalian Penduduk, untuk bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) untuk menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Analisis Kebijakan Kependudukan. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, dan Staf Senior di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari pada Senin-Selasa, 24-25 Juni 2013, bertempat di Hotel Orchardz, Ruang Magnolia II Lantai 6,  Jl. Perdana Pontianak. Bertindak sebagai pemateri adalah pengurus PSKK UGM:

– DR. Sukamdi, M.Sc

– DR. Agus Heruanto Hadna

– Agus Joko Pitoyo, S.Si, MA

Kegiatan Capacity Building Analisis Kebijakan Kependudukan oleh UGM ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

– MMR Kalimantan Barat masih tinggi meskipun IMR relatif rendah.

– Kebijakan BKKBN Pusat hanya menggratiskan pelayanan KB kepada peserta KB baru (PB). Akan tetapi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memiliki kebijakan untuk melayani KB ganti cara. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencatatan dan pelaporan yang tidak reliabel dimana sering terjadi peserta KB ganti cara dicatat sebagai peserta KB baru untuk mencapai target.