Capacity Building Perencanaan Pembangunan Kependudukan

Capacity Building Perencanaan Pembangunan Kependudukan
Capacity Building Perencanaan Pembangunan Kependudukan

Penduduk adalah modal penting dalam pembangunan karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Dengan kata lain, penduduk merupakan pelaku pembangunan sekaligus tujuan dan penikmat hasil pembangunan. Jika jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas yang baik, maka akan menjadi modal yang sangat kuat dalam proses pembangunan. Sebaliknya, penduduk dapat menjadi beban pembangunan apabila jumlahnya besar namun berkualitas rendah.

Dimensi pembangunan dapat dilihat dalam dua sisi: bagaimana mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan kependudukan itu sendiri (BKKBN 2011, hlm 8). Sebagaimana dituturkan oleh Prijono Tjiptoherijanto (2001 dalam BKKBN 2011, hlm 9-10), penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Oleh sebab itu, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan peran penting penduduk dalam pembangunan seringkali terabaikan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya mengintegrasikan masalah kependudukan dalam perencanaan pembangunan di semua lini lapangan, dari tingkat pusat hingga daerah. Sayangnya, masih banyak mitra kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat di kabupaten/kota dan provinsi yang belum bisa memasukkan isu-isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu diadakan suatu kegiatan yang dapat memfasilitasi mitra kerja untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat perencanaan pembangunan daerah yang tanggap terhadap masalah kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

Hal inilah yang mendorong Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Bidang Pengendalian Penduduk, untuk mengadakan kegiatan Capacity Building bagi Mitra Kerja Kependudukan. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mitra kerja dalam membuat perencanaan pembangunan yang tanggap terhadap isu-isu kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat. Peserta diharapkan dapat memahami aspek demografi dalam pembangunan, mengetahui cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (misalnya RPJMD) yang mengandung muatan kependudukan, dan mengetahui cara membuat penganggaran program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Peserta Kegiatan

Kegiatan ini diikuti oleh mitra kerja di provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:

  1. Kepala SKPD-KB dari 14 kabupaten/kota.
  2. Kepala BAPPEDA dari 14 kabupaten/kota.
  3. Pengurus IPADI Cabang Kalimantan Barat.

Kegiatan capacity building dilaksanakan selama dua hari, mulai hari Rabu, 23 April 2014 hingga Kamis, 24 April 2014 di Hotel Aston, Ruang Ulin Kruing Lantai 5, Jl. Gajah Mada No. 21, Pontianak. Bertindak sebagai pemateri: Sukarsih Panjaitan, SE, MM (Penasehat IPADI Cabang Kalimantan Barat); Drs. M. Luthfi, M.Kes (Pengurus IPADI Cabang Kalimantan Barat); dan Prof. DR. Eddy Suratman, MA (Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB. Kemudian laporan ketua panitia penyelenggara oleh Yulaecha Padma Ichwanny, dilanjutkan sambutan PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat (Drs. Mustar, SE, MM). Sambutan dari PLT Kepala berisi antara lain, dalam acara MUSRENBANGPROV, yang dihadiri oleh BAPPENAS, Kemenkeu, dan Kemendagri, Provinsi Kalimantan Barat dijadikan salah satu dari 11 provinsi yang menjadi prioritas pembangunan karena IPM-nya masih perlu dibantu. IPM Kalimantan Barat saat ini menduduki ranking ke-28. IPM harus tersusun dalam suatu rencana pembangunan yang berkelanjutan. Ini mutlak diperlukan untuk menyambut bonus demografi. Dari 14 kabupaten/kota, ada beberapa yang sudah memasuki bonus demografi. Dengan kondisi kependudukan seperti itu, hal-hal apa yang harus kita antisipasi. Contoh: ada banyak penduduk usia produktif yang berkualitas tapi tidak terserap dalam lapangan kerja, akan menimbulkan masalah. Ujung tombak peningkat IPM adalah kabupaten/kota. Indikator IPM yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan memerlukan koordinasi dan sinergi diantara lintas sektor di kabupaten/kota untuk meningkatkannya. Contoh untuk aspek kesehatan, salah satu indikator IPM adalah angka kematian ibu (AKI). Program KB dari BKKBN memiliki andil yang sangat besar dalam hal ini karena dengan mencegah seorang ibu untuk hamil, secara langsung akan mencegah ibu tersebut dari resiko kematian karena proses kehamilan dan persalinan.

Keluarga dengan jumlah anak yang relatif banyak umumnya kualitas anak-anak yang dihasilkan relatif lebih rendah dibanding keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit. Kalimantan Barat memiliki isu besar seperti narkoba dan trafficking (perdagangan manusia). Salah satu upaya mengantisipasi isu tersebut adalah dengan Program Genre. Program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang bisa merencanakan pendidikan dan kariernya hingga ke jenjang setinggi-tingginya, kapan menikah dan memiliki anak, bagaimana dia akan berpartisipasi dalam masyarakat, dan memiliki pola hidup yang sehat.

Acara berikutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Fadli, A.Md. Kegiatan dilanjutkan dengan Bina Suasana. Acara selanjutnya berupa penyampaian materi Konsep Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) oleh Sukarsih Panjaitan, SE, MM. Disusul materi Demografi serta Kependudukan dan KB oleh M. Luthfi, M.Kes hingga pukul 12.30 WIB. Setelah istirahat selama satu jam, kegiatan dilanjutkan dengan materi Aspek Demografi dalam Pembangunan oleh Prof. DR. Eddy Suratman, MA.

Prof. DR. Eddy Suratman, MA

Dalam paparannya, Prof. DR. Eddy Suratman, MA mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

  • Ketika bicara tentang pendapatan per kapita, variabel pentingnya adalah penduduk. Intinya kita perlu mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita.
  • Meskipun Indonesia rendah kondisi ekonominya tapi dalam survei kebahagiaan, Indonesia mencapai posisi tertinggi dengan 51% penduduknya menyatakan bahagia. Meski demikian, kita harus lebih dalam menelisik data ini. Survei kebahagiaan dilakukan dengan item pertanyaan yang disusun oleh lembaga survei internasional dimana kultur Indonesia tentu saja berbeda dari kultur kebanyakan negara yang turut disurvei. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap tabu untuk berkeluh kesah atau menyatakan dirinya tidak bahagia dihadapan orang asing (orang yang tidak dikenal). Tambahan lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut prinsip nrimo ing pandum yang berarti pasrah menerima kenyataan hidup meskipun terkadang atau seringkali kurang menyenangkan/memuaskan.
  • Aris Ananta dalam bukunya Transisi Indonesia menulis bahwa teknologi kesehatan di Indonesia semakin baik, obat-obatan semakin banyak, tenaga medis semakin banyak. Situasi ini menyebabkan orang Indonesia dapat hidup lebih lama, namun dengan kondisi kesehatan yang rendah kualitasnya.
  • Puncak bonus demografi di Indonesia adalah sekitar tahun 2025. Kalau orang-orang produktif punya keahlian tapi tidak punya pekerjaan  masalah. Kalau orang-orang produktif tidak punya keahlian masalah. Pertanyaannya apakah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mengantisipasi hal ini dalam desain pembangunan daerahnya masing-masing.
  • Sebaiknya menggratiskan pendidikan dan kesehatan hanya bagi orang miskin dan hampir miskin.
  • Indikator utama dari pembangunan dan kebijakan adalah penduduk.
  • Angka pengangguran di daerah terbelakang umumnya lebih rendah karena di daerah tersebut banyak yang berpendidikan rendah sehingga cenderung untuk tidak memilih-milih pekerjaan. Sebaliknya di daerah maju banyak pengangguran karena banyak penduduk yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah hingga baik sehingga cenderung memilih-milih pekerjaan.
  • Kalimantan Barat diperkirakan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2025-2030. Tahun 2015 akan terjadi apa yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) artinya perpindahan antarnegara di ASEAN untuk alasan ekonomi akan sangat mudah. Kondisi ini mengakibatkan kita tidak lagi hanya bersaing dengan bangsa kita sendiri dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi kita, tetapi kita juga harus bersaing dengan bangsa lain. Pertanyaannya adalah sudah siapkah masyarakat kita untuk bersaing dengan bangsa lain? Apakah kualitas masyarakat kita sudah mumpuni untuk bersaing dengan bangsa lain? Apakah kita sebagai bagian dari pemerintah sudah mengantisipasi MEA dengan menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat kita? Kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan apa yang harus kita ambil?
  • Keunggulan Orde Baru adalah pada perencanaan yang sangat ketat, bahkan ketahanan pangan kita mendapat pengakuan dari FAO. Pada masa Megawati: UU 25/2004 Indonesia mempunyai RPJPN selama 20 tahun, ini mirip dengan GBHN. RPJMN mirip dengan Repelita. RKP = RKT pada Orde Baru. Ciri pemerintah yang baik adalah yang dapat mengambil dan meningkatkan kebaikan sistem dan keunggulan pemerintah sebelumnya dan meminimalisir serta mengantisipasi keburukan tahun sebelumnya.
  • Kelemahan proses perencanaan kita adalah di proses partisipatif yang seringkali hanya bersifat seremonial.

Pada hari kedua, Kamis, 24 April 2014, disampaikan materi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD) dan Penganggaran Program Pembangunan Kependudukan di Daerah oleh Prof. DR. Eddy Suratman, MA. Pada kesempatan ini, beliau mengungkapkan bahwa seringkali pada saat menyusun dokumen perencanaan, dokumen itu bagus dalam perencanaan tapi belum tentu dilaksanakan. Mungkin sudah dilaksanakan oleh instansi-instansi, tapi belum sinergis antara satu sektor/instansi dengan sektor/instansi yang lain. Misalnya pendidikan dan kesehatan tidak sinergis dengan infrastruktur yang tersedia. Seringkali puskesmas dan sekolah sudah ada tapi jalan belum ada atau belum baik.

Pengendalian penduduk masuk kewenangan daerah. Buktinya tidak semua kabupaten/kota ada badan KB. Padahal DAK diserahkan ke daerah untuk mendanai prioritas nasional yang dikelola oleh daerah. Artinya Program Pengendalian Penduduk adalah program prioritas nasional yang seharusnya juga menjadi prioritas daerah.

Materi berikutnya Isu-Isu Kependudukan di Kalimantan Barat oleh Drs. M. Luthfi, M.Kes. Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing diberi satu kasus yang harus dipecahkan bersama. Kemudian juru bicara dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *