DASA ASA DAN KEPASTIAN KEPALA BKKBN dr. Surya Candra Surapaty, MPH, Phd

Sehari setelah pelantikan yaitu tanggal 27 Mei 2015, dr. Surya Candra Surapaty, MPH, Phd memperkenalkan diri sebagai Kepala BKKBN yang baru pada saat acara pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) I Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lorin Solo Hotel Jln. Adisucipto No. 47 KRA Solo Jawa Tengah.

Dalam arahannya Kepala BKKBN meminta kepada semua jajaran BKKBN baik di Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi untuk berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan dimensi kesehatan dan revolusui mental demi tercapainya sasaran RPJMN dan Renstra 2015-2019. Adapun langkah nyata dari upaya untuk mewujudkan harapan tersebut dituangkan dalam “Dasa Asa dan Kepastian, yaitu sepuluh harapan yang ingin dicapai, terdiri dari:

Pertama; memastikan bahwa seluruh rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki daya ungkit yang tinggi untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), karena kedua hal itu sebagai indikator utama keberhasilan  Program KKBPK yang dijalankan oleh BKKBN. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Renstra BKKBN tahun 2015-2019 target yang harus dicapai adalah TFR Wanita Usia Subur 15-19 tahun sebesar 2,28, dan LPP sebesar 1,21% hal ini berarti bahwa ada kenaikan target TFR dan LPP dari Restra sebeluimnya yaitu sebesar 0,28 dan 0,32.

Kedua; meningkatkan kesertaan ber-KB dari Pasangan Usia Subur dengan lebih mendorong penggunaan MKJP yang berkesinambungan sehingga dapat mencegah putus pakai atau menurunkan ketidakberlangsungan ber-KB. Prosentase pemakaian kontrasepsi modern dalam empat tahun kedepan harus dapat dinaikkan dari 60,5% menjadi 61,3%. Hal ini berarti ada kenaikan target untuk kesertaan ber-KB sebesar 0,8%.

Ketiga; memberikan pelayanan kepada PUS yang ingin ber-KB baik untuk alasan “spacing maupun stoping” sehingga dapat menurunkan unmeet-need ber KB dan memberikan perhatian kepada yang mempunyai alasan takut komplikasi. Target unmeet-need mengalami kenaikan sebesar 1,49% dari periode sebelumnya yaitu 11,4% menjadi 9,91%. 

Keempat; menurunkan angka kelahiran pada usia remaja di kalangan perempuan usia 15-19 tahun dengan memberikan informasi  yang benar tentang kesehatan  reproduksi. Tingginya jumlah perempuan muda melahirkan berkaitan erat dengan resiko kematian ibu melahirkan, sehingga BKKBN perlu memfokuskan pada remaja dan keluarga yang mempunyai remaja agar merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik melalui pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Seperti kita tahu bahwa Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) masih tinggi yaitu 48 per 1000, maka pada periode saat ini ditargetkan menjadi 38 per 1000.

Kelima; memastikan setiap kehamilan adalah kehamilan yang direncanakan dan diinginkan. Sampai saat ini jumlah kehamilan yang tidak diinginkan ternyata sulit diturunkan. Kejadian ini jelas memberikan indikasi bahwa sesungguhnya mereka tidak ingin hamil dan melahirkan namun belum terlayani dengan baik.

Keenam; menjamin semua Pasangan Usia Subur mengetahui dan memahami berbagai alat obat kontrasepsi termasuk efek sampingnya sehingga kontrasepsi yang dipilih adalah kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien (REE). Untuk itu, KIE yang diberikan adalah KIE dengan pendekatan perubahan perilaku melalui pemberian konseling dan informed choice sebelum pelayanan.

Ketujuh; meningkatkan pelembagaan Konsep Keluarga Kecil Berkualitas  terutama  bagi  remaja  dan  calon  pengantin  agar dapat membangun kehidupan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memahami pelaksanaan 8 fungsi keluarga. Perlu terobosan baru dan kompreshensif dalam  menggarap program KKBPK, salah satunya adalah melalui media sosial karena media sosial merupakan salah satu media yang paling banyak diakses oleh masyarakat kita terutama untuk usia remaja.

Kedelapan; melakukan penguatan program KKBPK dengan memperhatikan kearifan lokal daerah dengan pendekatan yang berbeda sesuai kondisi masing-masing daerah. Pendekatan yang  disesuaikan dengan kearifan lokal daerah ini sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan program terutama KKBPK, karena akan lebih memudahkan menyentuh ranah psikologis masyarakatnya, sehingga lebih mudah untuk melakukan perubahan perilaku kearah Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK).

Kesembilan; mengurangi disparitas pencapaian program KKBPK antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Hal ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat, sehingga sesuai dengan analisis kuadran masing-masing daerah dan menggali kekuatan budaya setempat untuk memperkuat strategi penggarapan Program KKBP.

Kesepuluh; memastikan masyarakat yang bertempat tinggal didaerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (GALCITAS) mendapatkan pelayanan KKBPK dengan kualitas yang setara dengan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah dengan aksesibilitas dan fasilitas yang lebih memadai. Sebagaimana kita tahu bahwa pelayanan di daerah GALCILTAS, memiliki banyak hambatan terutama adalah kondisi geografis. Pada umumnya di Wilayah GALCITAS di seluruh Indonesia, sulit mendapatkan pelayanan KKBPK karena keterbatasan akses, terutama alat transportasi dan fasilitas kesehatan sehingga pelayanan KKBPK menjadi terhambat. Oleh karena itu diharapkan BKKBN mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga mereka tetap mendapatkan pelayanan KKBPK yang berkualitas.

Sepuluh harapan diatas merupakan tugas yang tidak ringan bagi BKKBN baik di Pusat maupun di Provini, oleh karena semua jajaran di BKKBN perlu melakukan internalisasi terhadap tiga nilai yaitu integritas, kerja keras dan gotong royong. Semoga dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut memudahkan BKKBN mencapai sasaran RPJMN dan Renstra 2014-2019. (rien)