Evaluasi PErkembangan Penyelesaian Pemetaan Kelembagaan

(Pontianak, 11 Januari 2016) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Video Conference yang pimpin oleh Kepala BKKBN Prof. DR. Surya Chandra Surapaty dan diikuti oleh jajaran Sestama dan Kedeputian BKKBN, Biro Hukum dan Organisasi BKKBN, serta seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi. Video Conference ini membahas tentang Evaluasi Perkembangan Penyelesaian Pemetaan Kelembagaan dan Penyerahan P3D.

Sebagaimana kita tahu bahwa amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, baik di di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang terbagi dalam beberapa tipologi (Tipe A, B, C, Non Dinas dan Non Bidang) yang ditentukan berdasar kriteria umum dan kriteria khusus yang dimiliki oleh masing-masing provinsi dan kabupaten/kota (kriteria umum dan khusus, dapat dilihat diartikel saya sebelumnya yang berjudul Tipologi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang pernah dimuat sebelumnya, Oktober 2015). Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh BKKBN terhadap hasil exercise yang dilakukan oleh beberapa provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan perangkat aplikasi yang dimiliki oleh Kementrian Dalam Negeri, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita.

Hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa, 18 dari 34 provinsi yang sudah melakukan penginputan aitem kriteria dalam aplikasi tipologi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB hanya ada 1 provinsi yang masuk dalam kategori Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe A yaitu Provinsi Jawa Barat, 11 provinsi masuk dalam kategori Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B (yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Selatan), dan 3 provinsi masuk dalam kategori Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe C (yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan). Bahkan ada 2 provinsi yang masuk dalam kategori bukan dinas provinsi tersendiri (setingkat bidang), yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau dan ada 1 provinsi yang masuk dalam kategori bukan dinas provinsi tersendiri (setingkat sub bidang). Berdasarkan hasil evaluasi, Provinsi Kalimantan Tengah dalam exercise tipologi masuk dalam kategori bukan dinas provinsi tersendiri (setingkat bidang) dikarenakan belum melakukan penginputan jumlah media dan jumlah ormas KS. Adapun Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori bukan dinas provinsi tersendiri (setingkat sub bidang) dikarenakan tidak melakukan penginputan jumlah keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut, BKKBN juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil exercise tipologi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten/kota yang mana dari 325 kabupaten/kota dari 31 provinsi yang sudah melakukan penginputan, sebagian besar masuk dalam kategori Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B dan C. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tipe A 60 kab/kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tipe B 144 kab/kota, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tipe C 105 kab/kota, Bukan Dinas Setingkat Bidang 11 kab/kota dan Bukan Dinas Setingkat Sub Bidang ada 5 kab/kota (sumber: Bihom BKKBN, 11 Januari 2016).

Terkait dengan hal tersebut, setelah dilakukan evaluasi data dari masing-masing kabupaten/kota ternyata keragaman tipologi tersebut dikarenakan kesalahan penginputan data. Kesalahan penginputan data meliputi; Pertama, data jumlah desa/kelurahan yang mana banyak yang menginput jumlah PKB/PLKB yang dimiliki kabupaten/kota. Kedua, jumlah ormas dan poktan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) rendah. Ketiga, salah input capaian indikator (yang diinput skalanya). Keempat, salah input PUS. Kelima, salah/belum input jumlah keluarga. Khusus untuk 6 (enam) kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang sudah melakukan penginputan, yang mana 4 (empat) kabupaten/kota masuk dalam kategori Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B dan 2 (dua) kabupaten/kota masuk dalam kategori Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe C. Dari hasil evaluasi khususnya pada 6 (enam) kabupaten/kota di Kalimantan Barat tersebut, ternyata kesalahan penginputan terjadi pada jumlah PUS, jumlah desa/kelurahan yang masih diisi dengan jumlah PKB/PLKB yang dimiliki dan jumlah ormas yang rendah.

Menyikapi hal tersebut diatas, maka BKKBN baik pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi tampaknya harus segera meningkatkan koordinasi dengan melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengunjungi SKPDKB dan Setda (Biro Organisasi dan Tata Laksana) yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, untuk menyampaikan hasil evaluasi BKKBN terkait exercise tipologi kabupaten/kota yang sudah masuk dalam aplikasi tipologi Kementerian Dalam Negeri. Agar kedepannya kesalahan-kesalahan tersebut dapat diatasi dan segera dicarikan jalan keluar sehingga proses pemetaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. (rien)