Fasilitasi dan Advokasi Pemaduan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

DEPOK, 25-28 NOVEMBER 2013

Tantangan kedepan adalah menyerasikan berbagai kebijakan pembangunan kependudukan dan KB agar selaras dan berkesinambungan. Mengingat penanganan permasalahan kependudukan dan KB perlu melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, maka Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk serta para Kasubbid Parameter Kependudukan harus memfasilitasi dan mampu melakukan advokasi di bidang pembangunan berwawasan kependudukan kepada stakeholder yang ada di Pusat dan Provinsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang teknik penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dan indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK) bagi pengelola Program Pengendalian Penduduk di daerah. Oleh karena itu, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami tentang:

• Konsep pembangunan berwawasan kependudukan.

• Teknik, analisis dan penyusunan rekomendasi penyerasian pengendalian penduduk. 

• Indeks/profil dan parameter kependudukan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (DITJAKDUK) BKKBN Pusat pada hari Senin-Kamis, 25-28 November 2013 di Hotel Bumi Wiyata, Ruang RM Notohamiprodjo Lantai 2, Depok, Jawa Barat.

Acara pembukaan pada hari Senin, 25 November 2013 dimulai pukul 19.45 WIB sampai pukul 21.00 WIB di Ruang RM Notohamiprodjo, Lantai 2 Hotel Bumi Wiyata. Acara dibuka dengan seremonial pembukaan. Acara dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Wendy Hartanto), Direktur RENDUK (Satrijo P. Hindarto), dan Direktur JAKDUK (Sunarto). Laporan panitia penyelenggara oleh Dian K. Irawati. Acara dilanjutkan dengan arahan Deputi DALDUK sekaligus membuka secara resmi.

Acara selanjutnya adalah penyampaian materi Teknik Perhitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) oleh Ibu Samida (PUSDU). Ibu Samida menyatakan bahwa IPBK merupakan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2010. Berhubung belum ada tolok ukur indikator pembangunan berwawasan kependudukan (PBK), maka pada awal tahun 2012, DITJAKDUK melalui PUSDU bekerja sama dengan PSKK UGM (Bapak Sukamdi dibantu Bapak Agus Joko Pitoyo) untuk menyusun IPBK. IPBK juga sesuai dengan ICPD, MDGs, dan SDGs, sehingga IPBK diharapkan dapat menjadi alat untuk mengevaluasi pembangunan.

Dimensi PBK (disusun berdasar hasil pertemuan dengan para pakar) dan diujicobakan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. IPBK seharusnya berkorelasi positif terhadap IPM. Intervensi dilakukan terhadap dimensi penyusun IPBK yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap IPBK di suatu tempat.

Data-data yang digunakan untuk menghitung IPBK dikumpulkan oleh PUSDU dari website BPS (Kabupaten/Kota dalam Angka). Yang paling susah diperoleh adalah data-data untuk memperoleh indeks keberlanjutan dan integrasi. Ketidaklengkapan data menyebabkan pengurangan indikator IPBK, khususnya indeks integrasi yang datanya hanya diperoleh kurang dari 50%.

Pada hari berikutnya, Direktur JAKDUK (Sunarto, MPA, Ph.D) menyampaikan materi Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk. Dilanjutkan dengan materi Konsep tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan oleh Drs. Syaefuddin, MBA. Disusul materi Penyiapan Parameter dan Profil Kependudukan oleh Drs. Satrijo Pramono Hindarto, M.Sc.

Hari ketiga diisi dengan materi Kebijakan Kependudukan Post 2015 oleh Drs. Budi Mulia, M.Si dan materi Integrasi Parameter ke RPJMD oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (Nyigit Wudi Amini, M.Sc). Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Pemaduan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan diakhiri dengan diskusi Rencana Kerja (Work Plan) dipandu oleh Drs. Budi Mulia, M.Si dan Drs. Syaefuddin, MBA. Dalam kesempatan ini, peserta diminta menyusun rencana kerja 2014 dan evaluasi kegiatan 2013 yang dibuat dalam sebuah matriks (terlampir).