Sitename

Description your site...

GENDER DAN MIGRASI

GENDER DAN MIGRASI

Oleh: Tanto Kusworo

Dalam memahami permasalahan gender dan migrasi, memang tidak terlepas dari adanya fenomena buruh migran dan trafficking. Hal tersebut penting mengingat persoalan buruh migran memang tidak berdiri sendiri, tapi terkait satu sama lain. Tingginya angka migrasi, tidak sebatas persoalan ekonomi saja namun terkait dengan persoalan relasi gender, peraturan ketenagakerjaan dan persoalan buruh migran yang rentan tereksploitasi sehingga rentan menjadi korban trafficking.

Situasi yang mendorong tingginya angka migrasi di desa, menunjukkan peran perempuan sebagai penopang utama ekonomi keluarga dimana sebagian besar mereka bekerja di sektor domestik yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sampai saat ini, PRT masih dianggap sektor informal yang masih minim perlindungan secara hukum, dari pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disisi lain, biarpun perempuan telah menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai PRT dan dianggap sebagai sumber ekonomi keluarga, tapi perempuan tidak akan terlepas dari peranananya sebagai ibu rumah tangga yang dianggap punya kewajiban memasak, mengasuh anak dan seluruh tanggung jawab rumah tangga. Dari fenomena tersebut, perempuan jelas mengalami beban ganda dan menjadi fenomena ketimpangan gender. Dengan beban gandanya, perempuan harus menjalani migrasi dan dan bekerja di luar rumah, yang tidak jarang mereka rentan menghadapi masalah ketenagakerjaan dan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak.

Tahun 1991 silam menjadi awal kepergian perempuan untuk bermigrasi keluar negeri.  Pada saat ini, bermigrasi dalam rangka menjadi TKI telah menjadi trend. Berdasarkan data Puslitfo BNP2TKI, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri dari tahun 2011 s/d 30 November 2014 sebanyak 390.473 orang, dengan bidang terbesar adalah pekerjaan domestik (31,35%). Dilihat dari jenis kelamin, buruh migran perempuan sebanyak 220.944 orang (57%) dan sisanya buruh migran laki-laki (169.529 orang).

Di beberapa daerah, perempuan yang bermigrasi dianggap terhormat dan memiliki strata yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak bermigrasi. Buruh migran sudah dianggap sebagai hal lazim dan diangggap sebagai pekerja keras dan berjuang untuk keluarga. Namun demikian, ada juga yang masih menganggap rendah buruh migran dan dianggap melakukan sesuatu diluar kebiasaan, bahkan dilihat dianggap sebagai perempuan tidak benar  dan mendapatkan cap negatif. Pada pandangan positif, menjadi buruh migran adalah solusi untuk beberapa persoalan terutama ekonomi, sehingga dalam situasi seperti ini perempuan telah menjadi solusi bagi persoalan ekonomi keluarga, meskipun perempuan tetap tidak terlepas dari perannya yang dianggap sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga.

Dalam proses migrasi itu sendiri, sebenarnya banyak pelanggaran hak yang dialami para perempuan buruh migran, seperti potongan gaji, gaji dibawah standart (underpay), tingginya jam kerja dan beban pekerjaan, gaji tidak dibayar, passport ditahan dan batasan berkomunikasi dan bersosialisasi. Realitas migrasi dari proses recruitment sampai tiba kembali di daerah/desa banyak sekali pelanggaran hak yang terjadi dan ini merupakan indikasi ketidakadilan yang tidak hanya bersifat sistemik tapi juga bersifat personil.

Beberapa tindakan yang bisa diambil dalam rangka mengurangi/menghapuskan praktek diskriminasi gender kaitannya dengan migrasi dan trafficking, diantaranya adalah penyebarluasan pengetahuan dan informasi tentang trafficking dan hak-hak perempuan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Perlunya membuat peraturan yang melindungi buruh migran, karena peraturan yang ada selama ini isinya kurang bisa melindungi tapi hanya menjadi aturan dalam penempatan saja. Selain itu, yang terpenting adalah pemerintah harus memperbanyak dan meningkatkan program pemberdayaan perempuan serta mewujudkannya di daerah/desa agar perempuan desa lebih maju dan tidak kerkeinginan untuk ‘hijrah’ ke daerah lain. Semoga..

No Responses

Leave a Reply