Sitename

Description your site...

Hari Statistik Nasional 2015

Hari Statistik Nasional 2015

bpsDalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional yang jatuh pada tanggal 26 September 2015 yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 pada tanggal 22 Oktober 2015 di Hotel Grand Mahkota, Ruang Takalar, Lantai 2. Adapun tema yang diangkat pada peringatan Hari Statistik kali ini adalah Sukseskan Sensus Ekonomi 2016 dengan Menyediakan Informasi untuk Pengembangan Usaha dan Daya Saing Bangsa.

Kegiatan ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini adalah para kepala SKPD terkait, akademisi, pimpinan organisasi dan asosiasi di Kalimantan Barat yang seluruhnya berjumlah 150 peserta.

Hadir sebagai pembicara adalah Dwi Suslamanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Barat; Margo Yuwono, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS; Ali Said, Kasub Direktorat Analisis Indikator Statistik BPS; dan Sy. Kamaruzzaman, Sekretaris Bappeda Kalimantan Barat. Bertindak sebagai moderator adalah Eddy Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

Dalam laporannya, Ir. Martalena, MM menyampaikan bahwa selain menyosialisasikan Sensus Ekonomi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyosialisasikan perhitungan IPM dengan metode baru. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Badar, SE, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa statistik merupakan kompas dalam menentukan dan mengarahkan kebijakan yang diambil.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Sensus Ekonomi bertujuan untuk menjaring dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian, sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan. Diharapkan melalui sensus ini, akan diperoleh gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi, karakteristik usaha di Indonesia, dan daya saing bisnis di Indonesia.

Sensus Ekonomi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976 dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6. Oleh karena itu, sensus yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 merupakan sensus kelima. Rangkaian Sensus Ekonomi ini direncanakan akan berlanjut hingga tahun 2018.

Selain sosialisasi Sensus Ekonomi, kegiatan ini juga mensosialisasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode perhitungan baru. IPM pertama kali dikenalkan oleh UNDP tahun 1990. Kemudian terus dikembangkan. Mulai tahun 2015 ini, BPS menggunakan metode perhitungan baru untuk mengetahui IPM. Pada perhitungan ini, Angka Melek Huruf (AMH) dinilai tidak lagi signifikan untuk menghitung IPM sehingga tidak lagi digunakan. Indikator ini digantikan dengan Angka Harapan Sekolah.

Margo Yuwono memaparkan pentingnya IPM sebagai alat evaluasi pencapaian target pembangunan oleh DPR RI dan sebagai alokator Dana Alokasi Umum (DAU). Penggunaan IPM sebagai indikator dalam evaluasi pembangunan memperlihatkan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas manusia merupakan tujuan akhir pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

IPM dihitung berdasar indikator dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka Harapan Hidup (AHH) menggambarkan kondisi makro suatu daerah. Kalau dalam metode lama, AHH merupakan angka estimasi. Sedangkan dalam metode baru, AHH menggunakan hasil proyeksi penduduk dengan data dasar Sensus Penduduk 2010.

Pada metode pengitungan yang baru, Angka Melek Huruf (AMH) digantikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) karena AMH di Indonesia capaiannya sudah bagus, sudah mencapai 95%. Diperkirakan bahwa 5% yang buta huruf adalah penduduk lansia yang tidak mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, AMH tidak lagi pas untuk menghitung IPM. HLS berkaitan erat dengan sistem pendidikan di suatu daerah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 tahun keatas digantikan dengan RLS 25 tahun keatas. Karena RLS menggambarkan output di bidang pendidikan, maka kurang pas apabila dihitung dari data penduduk usia 15 tahun keatas karena sebagian besar penduduk usia tersebut masih dalam proses pendidikan formal.

Sementara pada dimensi ekonomi, penghitungan lama hanya melibatkan Pendapatan Per Kapita dalam 27 komoditas PPP. Pada penghitungan baru, ada 96 komoditas yang dilibatkan.

Metode lama penghitungan IPM menggunakan metode aritmatik. Karenanya apabila ada satu saja dimensi yang bagus, akan dapat mengkompensasi dimensi yang lain, sehingga menaikkan IPM. Sementara metode baru menggunakan metode geometrik dimana apabila terdapat satu dimensi yang buruk, akan dapat menarik IPM menjadi turun. Penggunaan metode geometrik ini mengindikasikan perlunya pengembangan kualitas di ketiga dimensi IPM.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengukur progres IPM, yakni: level dan pertumbuhan (tren). Tren dapat memperlihatkan kecenderungan meningkat, menurun, peningkatan/penurunan yang cepat atau lambat.

Perubahan metodologi berdampak pada level. Level IPM di tingkat nasional turun. Penurunan level ini terjadi baik di tingkat nasional, provinsi, maupun internasional (banyak negara lain yang mengalami penurunan level IPM).

Secara level, Jakarta dan Papua tidak bisa dibandingkan karena sejarah pembentukannya juga berbeda. Tapi secara percepatan atau pertumbuhan, bisa dibandingkan.

Kalimantan Barat masih kalah dibanding nasional dalam hal level IPM. Namun kecepatan pertumbuhan IPM Kalimantan Barat lebih baik dibanding nasional (rata-rata provinsi di Indonesia). Untuk memperbaiki IPM Kalimantan Barat, kita harus fokus pada daerah-daerah yang IPM-nya rendah semisal Kayong Utara.

Untuk meningkatkan Bidang Pendidikan, harus digenjot angka Harapan Lama Sekolah atau Partisipasi Sekolahnya. Pada Bidang Ekonomi, bisa dilihat ada struktur tenaga kerja dan struktur ekonominya. Kalimantan Barat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, akan tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar rendah. (ypi)

No Responses

Leave a Reply