Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2015

Salah satu prinsip diantara 15 prinsip ICPD Cairo 1994 adalah People Centered Development. Prinsip ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang berisi: (a) Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; dan (b) Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Komponen kependudukan juga merupakan komponen strategis dalam MDGs maupun Agenda Post 2015 (SDGs). Pentingnya integrasi komponen kependudukan dalam pembangunan menyebabkan perlunya penyusunan indikator pembangunan kependudukan dalam bentuk indeks yang operasional dan komprehensif baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalin kerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013 untuk menyusun suatu Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).

Pembangunan berwawasan kependudukan pada dasarnya adalah pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan. Ada empat konsep pembangunan yang termaktub dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Keempat konsep ini terintegrasi satu sama lain, yaitu:

  1. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
  2. Pembangunan sumber daya manusia (human resources development).
  3. Pembangunan Manusia (human development).
  4. Pembangunan berwawasan kependudukan (people centered development).

Gambar 1. Konsep Pembangunan Terintegrasi

Sumber: Pitoyo, 22 Desember 2015

People centered development mengandung pengertian penduduk sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan. Penduduk adalah titik sentral pembangunan (sejak dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi). People centered development mengharuskan agar perencanaan pembangunan harus bersifat population responsive dan population influencing. Population responsive artinya bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan data kependudukan. Population influencing adalah bagaimana pembangunan mempengaruhi perkembangan kependudukan.

Ada lima dimensi dalam people centered development. Kelima dimensi itu adalah: integrasi, partisipasi, pemihakan terhadap penduduk, keberlanjutan, dan kesetaraan. Dimensi integrasi (integration), meliputi: population responsive (mengintegrasikan data kependudukan dalam pembangunan) dan population influencing (mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam pembangunan). Dalam dimensi partisipasi (participation), penduduk dijadikan sebagai subyek pelaksana pembangunan. Penduduk merupakan penggerak sekaligus penerima hasil pembangunan. Sementara dalam dimensi pemihakan (pro-people), penduduk merupakan sasaran atau obyek pembangunan. Penduduk bertindak sebagai penerima hasil-hasil pembangunan dan inti pembangunan adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dimensi keberlanjutan (sustainability) mengharuskan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berlanjut artinya pembangunan tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Sedangkan dimensi kesetaraan (equity) mensyaratkan pembangunan berkeadilan.

Gambar 2. Kerangka Operasional IPBK

Sumber: Pitoyo, 22 Desember 2015

Gambar di atas memperlihatkan bahwa IPBK merupakan indikator yang menggambarkan proses (dalam siklus kebijakan). IPBK akan memiliki nilai strategis dalam penyusunan rencana prioritas pembangunan untuk mencapai IPM (sebagai indikator pencapaian pembangunan yang disepakati) yang tinggi. Oleh karena itu, IPBK seharusnya memiliki korelasi positif dengan IPM, dimana IPBK digunakan untuk mengukur proses dan IPM sebagai output dari pembangunan. Lebih lanjut, hubungan antara IPBK dan IPM ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 3. Hubungan IPBK dan IPM

Sumber: Pitoyo, 22 Desember 2015

Gambar 3 mengilustrasikan IPBK sebagai indeks komposit yang mengukur pembangunan berwawasan kependudukan dari sisi proses. IPBK berhubungan positif dengan IPM (indikator output dari pembangunan), sehingga terdapat korelasi positif antara proses dengan output.

Intervensi pada variabel di IPBK akan berhubungan positif dengan peningkatan IPM. Sebagai indikator proses, maka IPBK dapat diperlakukan sebagai alat untuk menentukan prioritas pembangunan dengan cara melakukan identifikasi terhadap dimensi dan variabel penyusunnya. Identifikasi dilakukan untuk mencari tahu dimensi apa yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap IPBK diantara kelima dimensi penyusun IPBK. Dimensi inilah yang harus memperoleh perhatian serius. Kemudian didalam dimensi tersebut diidentifikasi variabel apa yang memiliki kontribusi paling rendah terhadap indeks dimensi penyusun IPBK. Variabel tersebut merupakan variabel yang perlu memperoleh prioritas untuk diintervensi lebih lanjut guna meningkatkan IPM suatu daerah. (ypi)

Daftar Pustaka:

Pitoyo, AJ 2015, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2015, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, disampaikan dalam acara ‘Sosialisasi Data Kependudukan dan KB Hasil Susenas 2015’ di Hotel Best Western The Hive, Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2015.