Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

No comment 1820 views

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Program – UNDP). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choices of people). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu:

  • A long and healthy life (umur panjang dan hidup sehat).
  • Knowledge (pengetahuan).
  • A decent standard of living (standar hidup layak).

Tetapi IPM mengabaikan disparitas gender. Padahal kesenjangan gender masih banyak terjadi, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini tentu saja menyebabkan kualitas kesehatan dan pendidikan laki-laki dan perempuan di negara berkembang tidak sama. Oleh karena itu, UNDP memasukkan aspek gender kedalam konsep pembangunan manusia untuk melengkapi perhitungan IPM.

Ada dua indeks yang berkaitan dengan aspek gender, yakni: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

September 2015 merupakan batas akhir pencapaian target-target yang ada dalam Millennium Development Goals (MDGs). Pada tanggal 25 September 2015 yang lalu, para kepala negara anggota PBB mendeklarasikan agenda pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs ini mencakup 17 tujuan dan 169 target. Lebih lanjut, indikator SDGs akan diluncurkan pada Maret 2016.

Tulisan kali ini akan membahas mengenai IPM dan perubahan metode perhitungannya. Pada tahun 1990, UNDP merilis IPM dalam Human Development Report (HDR). Indeks ini kemudian diadopsi oleh banyak negara untuk mengukur kualitas manusia sebagai dampak dari proses pembangunan. Setelah berjalan dua dekade, UNDP menyempurnakan metode IPM (Metode Baru) pada tahun 2010. Adapun perbedaan kedua metode perhitungan tersebut adalah:

Tabel 1. Perbandingan Metode Perhitungan IPM Lama dan Baru

URAIAN 1990 2010
Dimensi/Indikator:    
a. Kesehatan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
b. Pendidikan · Angka Melek Huruf (AMH)

· Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

· Harapan Lama Sekolah (HLS)

· Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

c. Standar Hidup PDB per kapita (27 komoditas PPP) PNB per kapita (96 komoditas PPP)
Agregasi Indeks Rata-rata hitung Rata-rata ukur/ geometrik

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

Disisi lain, metode perhitungan IPG juga mengalami perubahan. Berikut adalah perbedaan metode perhitungan IPG tahun 2010 dan 2014:

Tabel 2. Perbandingan IPG Tahun 2010 dan 2014

IPG 2010 IPG 2014
· UNDP mengubah metode perhitungan IPM. Sebagai konsekuensinya metode perhitungan IPG dan IDG juga berubah. · BPS sudah mengaplikasikan perhitungan IPM dan IPG metode baru.
· IPG metode baru mengikuti perubahan IPM, dimana terjadi perubahan indikator dan rumus perhitungan. · IKG belum dihitung karena 2 indikator penyusun IKG belum tersedia sampai level kab/kota yaitu Angka Kematian Ibu (AKG) dan Angka Fertilitas Remaja (ASFR 15-19).
· IDG tidak lagi dihitung dan digantikan dengan indikator baru yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG). · Sebagai pelengkap informasi gender, data IDG masih dihitung sampai data IKG bisa dihitung.

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

Metode perhitungan IPM dan IPG mengacu pada metode baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010.

Tabel 3. Dimensi dan Indikator IPG

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

Perbedaan IPG metode lama dan baru dapat dicermati pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode perhitungan IDG masih mengacu pada metode lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Tabel 5. Dimensi dan Indikator IDG

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

IPM Indonesia pada tahun 2013 sebesar 68,4 menduduki peringkat ke-108 dari 187 negara; sedangkan di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kelima dari 10 negara ASEAN, dan masuk dalam kategori menengah. Posisi pertama diduduki oleh Singapura, disusul Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia dalam hal IPM lebih baik dibandingkan Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Dalam hal perkembangan IPM, Indonesia termasuk dalam World’s Top Movers in HDI improvement pada periode 1970-2010 (sebagaimana terlihat dalam grafik berikut). Kemajuan Indonesia dalam hal IPM terutama didukung oleh peningkatan pendapatan per kapita.

Gambar 1. Posisi IPM Indonesia

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

IPG Indonesia pada tahun 2013 sebesar 92,38. Kondisi ini mendudukkan Indonesia pada peringkat ke-98 dari 187 negara di dunia, dan menempatkannya di posisi ke-6 dari 10 negara ASEAN. IPG Indonesia lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.

Gambar 2. Tren IPM Indonesia, 1996-2014

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

Berdasarkan perhitungan metode baru, IPM Indonesia pada tahun 2014 sebesar 68,9. AHH saat lahir di tahun yang sama adalah 70,59 tahun, dengan RLS 7,73 tahun, HLS 12,39 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp 9.903.000,-.

Indonesia menghadapi banyak tantangan di berbagai bidang dalam proses pembangunannya. Tantangan di bidang pendidikan terutama disebabkan oleh belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk dengan pengeluaran rendah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun 2014 untuk tingkat SMA dan pendidikan yang lebih tinggi masih terbilang rendah. APS 16-18 tahun sebesar 70,31 persen, sedangkan APS 19-24 tahun sebanyak 22,82 persen.

Dalam bidang kesehatan, tantangan yang harus dihadapi adalah memperbaiki determinan derajat kesehatan yang meliputi: keturunan (5%), lingkungan (45%), pelayanan kesehatan (20%), dan perilaku kesehatan (30%). Faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu faktor lingkungan. Masih terdapat hampir 14 persen rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan hampir sepertiga rumah tangga belum menikmati sanitasi layak.

Di bidang ekonomi, tantangan yang dihadapi Indonesia mencakup: struktur ekonomi yang tidak seimbang, transformasi ekonomi yang berjalan lambat, ketimpangan cenderung meningkat, serta penurunan yang cenderung melambat dalam hal kemiskinan dan TPT.

Meskipun Indonesia termasuk dalam top movers 2010-2014, dalam arti mengalami percepatan peningkatan IPM, IPM Indonesia tahun 2014 tidak merata. Masih terdapat kesenjangan IPM diantara 34 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan status pembangunan manusia terendah adalah Papua (IPM <60). Enam provinsi di Indonesia masuk kategori tinggi dengan IPM 70-80. Keenam provinsi ini adalah: Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Kaltim. Sedangkan 27 provinsi sisanya masuk kategori sedang dengan IPM 60-70. Belum ada provinsi yang masuk kategori sangat tinggi (IPM >80).

Adapun provinsi yang menyandang predikat top movers di Indonesia dalam rentang waktu 2010-2014 adalah: NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Kecepatan peningkatan IPM di NTT dan NTB relatif tinggi meskipun capaian IPM rendah.

Pencapaian pembangunan manusia dan gender secara umum semakin membaik meskipun capaian pembangunan manusia perempuan belum mampu menyamai laki-laki. Faktor ekonomi merupakan penyumbang utama ketimpangan capaian pembangunan gender.

Gambar 3. Tren IPM, IPG, dan IDG Indonesia, 2010-2014

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

IDG Indonesia tahun 2014 sebesar 70,68. IDG terdiri dari tiga indeks: indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen (57,77%); indeks perempuan sebagai tenaga professional, kepemimpinan, dan teknisi (99,34%); dan indeks sumbangan pendapatan perempuan (54,93%). Hanya 6 provinsi yang memiliki capaian IDG di atas capaian nasional yaitu: Kalteng, Maluku, Sulut, Jateng, Riau, dan DKI Jakarta. Berdasarkan kategori IDG, 7 provinsi di Indonesia masuk dalam kategori tinggi (IDG = 70-80), yaitu: Kalteng, Maluku, Sulut, Jateng, Riau, DKI Jakarta, dan Sumsel. Papua Barat masuk kategori sangat rendah dengan IDG antara 40,97. NTB, Babel dan Kalimantan Timur masuk kategori rendah dengan IDG antara 50-60. Dan 23 provinsi lainnya di kategori sedang dengan IDG 60-70.

Gambar 4. Kwadran IPM-IPG dan Kwadran IPG-IDG

Sumber: Yuwono, 22 Desember 2015

Kwadran 1 IPM-IPG ditempati provinsi-provinsi dengan capaian IPM dan IPG diatas nasional. Kwadran 1 merupakan kondisi ideal. Kwadran 2 diduduki oleh daerah dengan capaian IPM diatas nasional, tetapi capaian IPG dibawah nasional, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas perempuan. Kwadran 3 terdiri dari daerah-daerah dengan capaian IPM dan IPG dibawah nasional, dan karenanya diperlukan upaya peningkatan kualitas manusia secara umum dan perempuan secara khusus. Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas manusia secara umum pada daerah-daerah yang menempati kwadran 4 dengan capaian IPM dibawah nasional, tetapi capaian IPG diatas nasional.

Kondisi ideal ditunjukkan oleh kwadran 1 IPG-IDG yang ditempati provinsi-provinsi dengan capaian IDG dan IPG diatas nasional. Kwadran 2 diduduki oleh daerah dengan capaian IDG diatas nasional, tetapi capaian IPG dibawah nasional, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas perempuan. Kwadran 3 terdiri dari daerah-daerah dengan capaian IDG dan IPG dibawah nasional, dan karenanya diperlukan upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan. Upaya peningkatan peran perempuan wajib dilakukan di daerah-daerah yang menempati kwadran 4 dengan capaian IDG dibawah nasional, tetapi capaian IPG diatas nasional.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa pembangunan manusia Indonesia terus meningkat, diikuti dengan peningkatan kesetaraan gender dan peningkatan pemberdayaan perempuan. Meski demikian, disparitas capaian pembangunan manusia dan gender masih merupakan masalah di sebagian besar provinsi. Capaian pembangunan perempuan di sebagian besar provinsi sudah di atas nasional, namun perannya dalam pembangunan masih rendah. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mendorong perempuan agar lebih berperan aktif. Dan ketimpangan pembangunan gender di Indonesia lebih disebabkan oleh ketimpangan sumbangan pendapatan (dimensi standar hidup layak). (ypi)

Daftar Pustaka:

Yuwono, M 2015, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS-RI, Jakarta, disampaikan dalam acara ‘Sosialisasi Data Kependudukan dan KB Hasil Susenas 2015’ di Hotel Best Western The Hive, Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2015.