IPM Metode Baru: Kalimantan Barat masuk lima besar topmover laju peningkatan IPM relatif tinggi

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, banyak pihak yang membicarakan hasil perhitungan IPM metode baru yang beberapa waktu lalu telah diluncurkan BPS. Bukan tanpa alasan mereka memperbincangkan dalam berbagai forum, mengingat penghitungan IPM yang terbaru tersebut metodenya sedikit berbeda dengan IPM sebelumnya. Mulai edisi tahun 2014, penghitungan IPM akan dilakukan dengan memakai angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Nasional Bruto per kapita untuk menggantikan Angka Melek Huruf dan Produk Domestik Bruto sebagai indikator penghitungan IPM. Selain itu, agregasi angka IPM tidak lagi menggunakan rata-rata aritmatik, tetapi menggunakan rata-rata geometrik.

Berbicara mengenai Indeks Pembangunan Manusia, memang tidak terlepas keterkaitannya dengan sektor ekonomi dan konsep pembangunan manusia itu sendiri. Sebelum tahun 1970-an, pembangunan yang dilaksanakan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja, yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1991, laporan Bank Dunia menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan…. adalah memperbaiki kualitas kehidupan” (World Development Report). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan istitusi-institusi nasional. Munculnya konsep pembangunan manusia digunakan untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan, juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konsep pembangunan manusia, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Hal tersebut berarti pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebagai alat dari pembangunan dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme – UNDP).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perubahan Metodologi IPM

Perkembangan IPM dari masa ke masa diawali pada era 90-an. IPM di-launching pada tahun 1990 dengan komponen IPM yang digunakan yakni AHH, AMH, PDB per Kapita. Pada tahun 1991 dilakukan penyempurnaan IPM dimana komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, RLS, PDB per Kapita. Pada tahun 1995 dilakukan penyempurnaan lagi dengan komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, Kombinasi APK, PDB per Kapita.

Tahun 2010 UNDP merubah metodologi IPM, dimana komponen IPM yang digunakan AHH, HLS, RLS, PNB per Kapita dan Agregasi indeks menggunakan rata- rata geometrik. Tahun 2011 dilakukan penyempurnaan dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 menjadi 2005. Pada tahun 2014 dilakukan penyempurnaan lagi dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi 2011 dan merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua, yakni penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Secara garis besar, ada dua perubahan dalam IPM metode baru tersebut yakni indikator dan metode penghitungan. Dari indikator, Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sementara itu, metode penghitungan yang menggunakan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan IPM Metode Baru ?

Dari bahan sosialisasi yang digunakan BPS tesebut, diungkap beberapa keunggulan IPM metode baru. BPS mengatakan bahwa dengan metode IPM baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif ). Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Keunggulan kedua, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Lantas, bagaimana IPM Metode Baru Diukur? IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Sumber: BPS, 2015 (dalam Fridarahma, 2015)

Sumber: BPS, 2015 (dalam Fridarahma, 2015)

Klasifikasi Pembangunan Manusia Capaian IPM

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok- kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: IPM ≥ 80 (Sangat Tinggi), 70 ≤ IPM < 80 (Tinggi), 60 ≤ IPM < 70 (Sedang), IPM < 60 (Rendah).

Salah satu dampak dari perubahan metodologi menunjukkan secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Artinya, perhitungan IPM dengan metode baru akan membuat IPM daerah menurun. Indikasinya dari IPM nasional yang keseluruhannya menurun. Namun, perlu dicatat bahwa penurunan di setiap daerah bisa saja berbeda. Ada daerah yang IPM-nya turun relatif kecil, ada pula yang turun relatif besar.

Seperti yang dikutip Litbang Kompas (2015) dalam salah satu artikelnya yang mengatakan bahwa saat IPM baru benar-benar diaplikasikan dalam perhitungan DAU, variasi penurunan indeks tersebut berpotensi membawa “konflik” baru. Daerah yang IPM-nya turun sedikit akan lebih diuntungkan ketimbang daerah yang IPM-nya menurun lebih besar. Kondisi tersebut tentunya bergantung pada hasil perhitungan kebutuhan fiskal. Dalam konteks pembangunan daerah, DAU sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dengan IPM. Meski umumnya digunakan untuk keperluan belanja pegawai, DAU secara tidak langsung menjadi stimulus konsumsi di daerah. Selanjutnya, tingkat konsumsi ini turut berkontribusi bagi geliat kegiatan ekonomi daerah. Selama mengikuti prinsip-prinsip produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, serta pemberdayaan, kegiatan ekonomi daerah akan berujung pada pembangunan manusia yang lebih baik. IPM pun dapat terdongkrak naik. Implikasi berikutnya, DAU bisa semakin besar di masa mendatang.

Dampak berikutnya yakni pada peringkat IPM menurut provinsi juga mengalami perubahan. Karena itu, perbandingan peringkat antar waktu dengan menggunakan metode IPM yang berbeda tidak bisa dilakukan. Hasil perhitungan IPM dengan metode baru untuk seluruh provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa pada 2014, peringkat IPM tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan skor IPM mencapai 78,39 yang artinya, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian pembangunan manusia terbaik dibandingkan dengan 34 provinsi lain di tanah air.

Hasil perhitungan IPM dengan metode baru untuk periode 2010-2014 menunjukkan bahwa lima provinsi di tanah air dengan laju peningkatan IPM relatif tinggi (top movers) adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Itu artinya, meskipun memiliki skor IPM yang tidak terlalu tinggi bahkah relatif rendah (seperti NTT dan NTB) kelima provinsi tersebut mampu menggenjot peningkatan capaian pembangunan manusia daerahnya secara optimal dalam lima tahun terakhir (Ruslan, 2015).

Diharapkan dengan hasil perhitungan IPM metode baru tersebut mampu mengakomodasi kemajuan suatu daerah secara lebih obyektif, sehingga IPM memang benar-benar menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Semoga….

IPMSumber: Lamongankab.bps.go.id

Sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori capaian IPM sedang. Terdapat 6 provinsi dengan capaian IPM tinggi, namun masih ada satu provinsi yang masuk dalam capaian IPM rendah.

Referensi

Fridarahma, C.G., 2015. Bahan Sosialisasi IPM Metode Baru Lengkap (internet) <http://www.slideshare.net/CinduaneFridarahma/metode-baru-dalam-pengitungan-ipm> Diakses 29 Oktober 2015. 10.00 WIB

Litbang Kompas., 2015. Memaknai Indeks Pembangunan Manusia yang Baru (internet) <http://print.kompas.com/baca/2015/09/09/Memaknai-Indeks-Pembangunan-Manusia-yang-Baru> Published 9 September 2015 14:42 WIB. Diakses 29 Oktober 2015. 11.35 WIB.

Ruslan, K., 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru: yang Terbaik dan yang Tercepat? (internet) <http://www.kompasiana.com/kadirsaja/indeks-pembangunan-manusia-ipm-metode-baru-yang-terbaik-dan-yang-tercepat_5635dc906323bd0113549f76> Published: 01 November 2015 16:34:08. Diakses 02 November 2015. 09.15 WIB.

BPS, 2015. Boklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. (Internet) <http://lamongankab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Booklet-IPM-Metode-Baru.pdf> Diakses 3 November 2015