Sitename

Description your site...

Kebijakan dan Strategi BKKBN

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Kalimantan barat, dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi kelembagaan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Kalimantan Barat yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bidang Pengendalian Penduduk dan KB masuk dalam urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar dalam arti urusan pengendalian penduduk dan kb merupakan urusan wajib yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dibagi dalam kewenagan masing-masing.

Sebagai urusan non pelayanan dasar, urusan pengendalian Penduduk dan KB dilaksanakan berdasarkan NSPK yang telah disusun berdasarkan tupoksi bidang pengendalian penduduk dan KB.

BKKBN telah melakukan pemetaan urusan daerah yang berkoordinasi dengan Kementerian dalam Negeri sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil pemetaan tersebut digunakan oleh daerah sebagai dasar penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran selain itu sebagai pembinaan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam melaksanakan urusan wajib Non Pelayanan dasar dan urusan pilihan secara nasional untuk mencapai prioritas nasional ungkap Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan Sambutan pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Kalimantan barat di Hotel Orchard Jl. Gajah Mada, Tanggal 13 Desember 2016.

Pemerintah menindaklanjuti Undang-undang tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Disamping itu juga, dalam melaksanakan Pasal 107 ayat (5) PP. 18 Tahun 2016, BKKBN Telah menetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 162 Tahun 2016 tentang hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tentang Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah. (bangfad)

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.