Sitename

Description your site...

Kemendagri Gelar RAKOR PENYUSUNAN NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kemendagri Gelar RAKOR PENYUSUNAN NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

headerJumat, 9 Oktober 2015 yang lalu, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah dalam rangka memfasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan/operasional (norma, standar, prosedur, dan kriteria disingkat NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD yang membidangi pengendalian penduduk dan KB; Bappeda yang membidangi pengendalian penduduk dan KB; dan Perwakilan BKKBN Provinsi dari semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kegiatan ini dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan NSPK Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta NSPK Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Oleh karenanya, acara pembukaan dilaksanakan sekaligus di Hotel Aryaduta Makassar, Sulawesi Selatan. Acara dibuka oleh Dr. Drs. Muh. Marwan, M.Si (Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah). Beliau menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam urusan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selepas acara pembukaan, peserta Rakor Bidang Pengendalian Penduduk dan KB menuju Hotel Prima Makassar untuk melanjutkan kegiatan. Acara diisi oleh Arifin Hutagalung (Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan KB Kemendagri), Setia Edi, SE, M.Kes (Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BKKBN), serta Ibu Rini (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan).

Dalam paparannya, Arifin mengatakan bahwa Bidang Pengendalian Penduduk dan KB masuk dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren non pelayanan dasar, sehingga harus dibuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)-nya. Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya kegiatan ini bertujuan agar penyusunan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dapat sinkron dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perlu melibatkan Bappeda setempat. (ypi)

Tags: , , ,

No Responses

Leave a Reply