Kondisi Kependudukan Pontianak, Ibukota Kalimantan Barat

Kondisi Kependudukan Pontianak, Ibukota Kalimantan Barat

Oleh: Yulaecha Padma Ichwanny

Kota Pontianak memiliki karakteristik khas dibandingkan ketiga belas kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kekhasan kota ini ditimbulkan oleh statusnya sebagai ibukota provinsi sehingga hanya terdiri dari daerah perkotaan. Sebagaimana lazimnya daerah perkotaan, tingkat kepadatan penduduk di Kota Pontianak sangat tinggi. Kepadatan penduduk Kota Pontianak terus beranjak naik dari tahun ke tahun. Hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 menyebutkan bahwa kepadatan penduduk Kota Pontianak sebesar 3.679 jiwa/km2. SP 2000 menunjukkan adanya kenaikan kepadatan penduduk di kota ini menjadi sebesar 4.308 jiwa/km2. Dan dalam waktu lima tahun terakhir, kepadatan penduduk Kota Pontianak naik 549 jiwa/km2 dari 4.889 jiwa/km2 pada tahun 2009, menjadi 5.438 jiwa/km2 di tahun 2013. Padatnya penduduk Kota Pontianak jauh melebihi kepadatan Provinsi Kalimantan Barat yang hanya 30 jiwa/km2 pada tahun 2011, sementara pada tahun yang sama terdapat 5.249 jiwa/km2 di kota ini (BPS Kota Pontianak, 2012).

 

Gambar 4.1. Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 1990-2013

Sumber: Dibuat berdasar data BPS Kota Pontianak 2014

 

Kekhasan kedua adalah komposisi penduduk Kota Pontianak didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini terjadi karena banyaknya pendatang dari kabupaten/kota lain, bahkan dari provinsi lain, ke Kota Pontianak dengan alasan melanjutkan sekolah ataupun bekerja. Perpindahan karena alasan sekolah dan bekerja ini sekaligus merupakan penyebab tingginya kepadatan penduduk di Kota Pontianak.

 

Gambar 4.2. Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2012

 

Piramida penduduk Kota Pontianakmenunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 20-24 tahun jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk pada kelompok umur dibawah maupun diatas 20-24 tahun. Piramida penduduk tersebut juga menggambarkan terjadinya peningkatan jumlah kelahiran pada rentang waktu 5 sampai 9 tahun yang lalu, sehingga jumlah penduduk usia 5-9 tahun melebihi jumlah penduduk usia 10-14 tahun. Artinya pada rentang tahun 2004-2008 terjadi peningkatan jumlah kelahiran. Kemudian jumlah kelahiran menurun, ditandai dengan lebih sedikitnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merencanakan dan membatasi jumlah anak sudah mulai meningkat, sehingga menggunakan alat atau obat kontrasepsi (alokon). Kondisi ini juga mengisyaratkan meningkatnya kinerja pemerintah, khususnya BPMPAKB Kota Pontianak, dalam menggalakkan Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk Kota Pontianak dari segi kelahiran (fertilitas).

Keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatur dan mengendalikan kelahiran di kota ini berakibat pada menurunnya jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun). Hal ini secara langsung berimbas pada menurunnya rasio ketergantungan penduduk muda. Yang pada akhirnya mendukung terjadinya bonus demografi di Kota Pontianak.

Bonus demografi terjadi pada saat rasio ketergantungan di suatu wilayah sangat rendah, kurang dari 50; dan mencapai puncaknya pada saat rasio ketergantungan sebesar 44. Pada saat itu, setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya mensupport 44 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas).

Data BPS Kota Pontianak dan data SIAK yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menunjukkan bahwa prosentase penduduk usia produktif di Kota Pontianak jauh lebih besar dibanding prosentase penduduk usia nonproduktifnya, baik yang usia muda maupun lansia. Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak semester II tahun 2013 memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Pontianak adalah sebanyak 70,17%; sedangkan penduduk usia nonproduktif sebesar 29,83%, terdiri dari 24,78% penduduk usia 0-14 tahun dan 5,05% penduduk berumur 65 tahun keatas. Sementara data BPS Kota Pontianak menyatakan bahwa prosentase penduduk usia produktif di Kota Pontianak pada tahun 2012 adalah sebesar 68,07%, penduduk muda sebanyak 28,13%, dan penduduk lansia sebanyak 3,81%. Data yang sama (BPS Kota Pontianak, 2012) juga mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kota Pontianak pada tahun 2012 sebesar 47. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Pontianak pada tahun 2012 menanggung 47 penduduk usia nonproduktif, dimana 41 orang berusia 0-14 tahun dan 6 orang lansia (65 tahun keatas). Dengan kata lain, Kota Pontianak saat ini tengah memasuki bonus demografi.

Kenyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Wahyudi dan Luthfi pada tahun 2013 yang memproyeksikan bahwa Kota Pontianak telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2010 silam hingga tahun 2035 mendatang. Proyeksi penduduk yang mereka buat didasarkan pada data hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Kenyataan ini merupakan kekhasan ketiga yang dimiliki Kota Pontianak dibanding ketiga belas kabupaten/kota lainnya. Kota Pontianak merupakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang paling awal memasuki bonus demografi, sekaligus yang paling lama mengenyam bonus demografi (selama 25 tahun).

Hal lain yang wajib menjadi perhatian adalah kenyataan meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Pontianak dari 0,7% per tahun pada periode 1990-2000, menjadi 1,8% per tahun pada periode 2000-2010. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif di kota ini, ditambah dengan tingginya LPP sangat memprihatinkan. LPP yang semakin meningkat dapat menyebabkan penduduk Kota Pontianak semakin padat. Apabila hal ini tidak diwaspadai dan diantisipasi, dikhawatirkan lingkungan Kota Pontianak tidak mampu lagi menampung dan mendukung kebutuhan penduduk yang terlalu padat. Saat ini saja sudah banyak lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, beralih fungsi menjadi daerah pemukiman. Banyak parit dan saluran air yang ditutup untuk dijadikan jalan. Kalaupun dibuat gorong-gorong, kapasitasnya tidak mampu menampung air pada saat terjadi rob atau hujan deras, sehingga tidak jarang terjadi banjir. Akibatnya, tidak sedikit jalanan yang rusak karena terendam banjir.

Pada musim kemarau, banyak penduduk yang mengalami kekurangan air bersih di Kota Pontianak. Kebutuhan akan air bersih tentu saja akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pameo bahwa Kota Pontianak tidak memerlukan program pengendalian jumlah penduduk sangat mudah dipatahkan dengan kenyataan ini. Pemerintah Kota Pontianak harus dan wajib mengendalikan kuantitas penduduk atau harus siap menyandang beban berat dikarenakan besarnya jumlah penduduk di Kota Pontianak.

Fakta bahwa Kota Pontianak tengah menghadapi bonus demografi membawa tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak diwajibkan menyediakan lapangan kerja dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok usia produktif agar dapat terserap dalam pasar kerja atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Banyaknya penduduk usia produktif yang tidak terserap ke dalam pasar kerja atau tidak mampu menciptakan lapangan kerja akan menjadi beban bagi Pemerintah Kota Pontianak. Banyaknya pengangguran secara tidak langsung akan meningkatkan angka kriminalitas di Kota Pontianak.