Kwadran Total Fertility Rate (TFR) – Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Jumat, 18 Juli 2014 yang lalu Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Semester I yang dihadiri oleh para mitra kerja di tingkat provinsi dan empat belas kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama semester I tahun 2014; mengevaluasi kemitraan yang dijalin oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dengan para mitra kerja; dan mensosialisasikan rencana operasional Program KKBPK semester II tahun 2014 kepada para mitra kerja. Kegiatan tersebut juga bermaksud untuk mencapai kesepakatan dengan para mitra kerja dan menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Program KKBPK selanjutnya.

Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Kabid Latbang) dalam paparannya menyampaikan data yang sangat menarik mengenai posisi keempat belas kabupaten/kota dalam empat kwadran TFR-CPR.

TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total. TFR mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Contohnya data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyebutkan TFR Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,1. Artinya setiap wanita di Kalimantan Barat memiliki tiga orang anak, bahkan ada yang memiliki lebih dari 3 anak. Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate = CPR) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat wawancara dibandingkan dengan seluruh PUS.

Idealnya CPR dan TFR memiliki hubungan negatif. Artinya, semakin banyak PUS yang menggunakan kontrasepsi (semakin tinggi CPR), maka angka kelahiran total (TFR) akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah CPR, maka TFR semakin tinggi. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan terjadi hubungan positif diantara kedua parameter itu, dimana semakin tinggi CPR diikuti pula dengan semakin tingginya TFR, dan sebaliknya, semakin rendah CPR, TFR juga semakin rendah. Hubungan antara TFR-CPR digambarkan kedalam empat kwadran.

http://3.bp.blogspot.com/-ctDwggPIOuY/VAU8_iS9HyI/AAAAAAAABC0/_OIqQ0JmyUQ/s1600/bangfad-2.jpg

Kwadran I menggambarkan kondisi dimana CPR dan TFR tinggi di suatu wilayah. Wilayah yang terletak pada kwadran II memiliki TFR tinggi dan CPR rendah. Kwadran III ditempati oleh wilayah-wilayah yang memiliki TFR dan CPR yang sama-sama rendah, sementara kwadran IV diisi oleh daerah-daerah yang TFR-nya rendah dan CPR tinggi.

Kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program KKBPK Semester I mengungkapkan data posisi keempat belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam keempat kwadran TFR-CPR. Posisi empat belas kabupaten/kota tergambar dalam grafik berikut:

http://2.bp.blogspot.com/-lGi6Sisp03I/VAU79-TKb_I/AAAAAAAABCs/k6rbnnT-bTU/s1600/bangfad-1.jpg

Grafik diatas menggambarkan bahwa hanya terdapat satu kabupaten yang berada dalam kwadran I, yakni Kabupaten Kayong Utara. Hal ini berarti bahwa meskipun banyak PUS di Kabupaten Kayong Utara yang menggunakan alat kontrasepsi modern, angka kelahiran di kabupaten ini masih tinggi. Timbul pertanyaan apakah penggunaan alat kontrasepsi di kabupaten ini didominasi oleh PUS yang sudah berusia tua dan telah memiliki anak lebih dari dua. Bila benar hal ini yang terjadi, maka Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kayong Utara harus dirancang agar lebih tepat sasaran. Program KB yang ditujukan pada PUS muda paritas rendah (PUSMUPAR, yaitu PUS yang istrinya masih muda dan baru memiliki satu atau dua anak) harus lebih gencar. Program lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah Program Genre, PIK Remaja, dan BKR yang menyasar pada sosialisasi mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program-program tersebut penting untuk digalakkan guna mempersiapkan kaum remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga dimasa mendatang, sehingga dapat menciptakan keluarga yang berkualitas.

Rata-rata perempuan di Kabupaten Kayong Utara memiliki 3 anak. Penggunaan alkon pada kelompok umur kurang dari 20 tahun hanya 3.62%. Kelompok umur 20-24 didominasi pil dan suntik yang bersifat hormonal. Keinginan menggunakan MKJP hanya pada kelompok umur 35 tahun keatas. Hal ini tidak terlalu berpengaruh karena paritas sudah terlanjur tinggi.

Kwadran II ditempati oleh empat kabupaten/kota: Sambas, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, dan Bengkayang. Ini berarti di empat kabupaten/kota tersebut angka pemakaian kontrasepsi modernnya rendah, sehingga merupakan hal yang sangat wajar apabila angka kelahiran totalnya (TFR) tinggi. Sosialisasi dan promosi Program KB perlu ditingkatkan. Kampanye penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) perlu digalakkan sebagai salah satu upaya mengatasi tingginya TFR di keempat kabupaten/kota tersebut.

Sistem kafetaria dan informed choice dalam pelayanan kontrasepsi perlu ditekankan agar calon akseptor dapat memilih alat/metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Selain itu, informed choice dapat mencegah tingginya angka drop-out (ketidakberlangsungan penggunaan) alat kontrasepsi. Hal ini terjadi karena akseptor paham betul efek dari penggunaan alkon bagi tubuhnya sehingga sudah siap dengan segala perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh pemakaian alkon.

Seringkali putus pemakaian alkon disebabkan oleh kekurangtahuan akseptor akan efek samping dari alkon yang digunakan. Tidak sedikit yang enggan meneruskan penggunaan IUD karena khawatir. Banyak akseptor yang merasa khawatir karena sejak menggunakan IUD, volume darah haid sangat banyak, lebih banyak dari biasanya sebelum menggunakan IUD. Banyak juga yang enggan menggunakan IUD karena khawatir IUD akan “berpindah tempat”. Hal-hal semacam ini bisa diminimalisir apabila tenaga medis yang melayani akseptor dan tenaga penyuluh memberikan informasi yang tepat, jelas, dan lengkap kepada calon akseptor.

Untuk Kota Singkawang, ada baiknya menjalin kerjasama dengan yayasan kematian dan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) untuk menginformasikan tentang pentingnya menggunakan alat/obat kontrasepsi (alokon) untuk mengatur kehamilan. Kerjasama ini penting dilakukan mengingat selama ini ada indikasi bahwa Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengalami kendala bahasa saat berinteraksi dengan warga Tionghoa yang banyak jumlahnya di kota ini. Bahkan apabila memungkinkan, ada baiknya merekrut tenaga penyuluh yang juga etnis Tionghoa untuk mengatasi kendala bahasa dan budaya. Strategi yang sama bisa dilakukan kabupaten lainnya. Penting untuk merekrut tenaga PLKB yang memahami betul bahasa dan budaya masyarakat tempatnya bertugas, sehingga dapat menggunakan kearifan lokal dalam memberikan penyuluhan dan informasi agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Khusus untuk warga di Kabupaten Sambas, penting menjalin kerjasama dengan tokoh agama (TOGA) setempat. Masyarakat di kabupaten ini sangat patuh kepada TOGA. Apabila TOGA mendapat pemahaman mengenai pentingnya menggunakan alokon untuk mengatur jarak kelahiran, sehingga orangtua dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anaknya. Pengaturan jarak kelahiran perlu dilakukan agar orangtua dapat mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehingga tumbuh kembang anak optimal. Anak yang optimal tumbuh kembangnya akan menjadi anak berkualitas. Apabila semua anak di kabupaten ini menjadi anak berkualitas, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas yang selama ini menduduki urutan bontot, bisa naik. Dengan kata lain, TOGA dan tokoh masyarakat (TOMA) perlu diberi pemahaman agar mereka menyadari bahwa Program Keluarga Berencana, secara tidak langsung, mendukung upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan IPM.

Kwadran III ditempati oleh Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang memiliki TFR rendah meskipun angka CPR-nya juga rendah. Penyebab terjadinya kondisi ini masih perlu diselidiki lebih lanjut.

Kwadran IV diisi oleh kabupaten-kabupaten yang angka TFR nya rendah karena angka pemakaian kontrasepsi (CPR) nya tinggi. Kabupaten yang berada di kwadran IV adalah Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Ketujuh kabupaten ini tinggi pemakaian kontrasepsi untuk membatasi kelahiran sehingga angka kelahirannya menjadi rendah. Singkatnya, Program Keluarga Berencana di ketujuh kabupaten ini dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Pembagian daerah menurut kwadran TFR-CPR sejatinya memudahkan para pengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menentukan langkah dan pendekatan apa yang akan dipakai. Daerah yang berada di kwadran yang berbeda tentulah membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Pengelola program diharapkan lebih sensitif terhadap adat budaya dan karakter masyarakat sekitar sehingga dapat menggunakan kearifan lokal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Oleh: Yulaecha Padma Ichwanny

Avatar for admin

Author: 

Related Posts

Comments are closed.