Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dengan SI-HARKA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan sosialisasi aplikasi Si-Harka melalui Video Conference pada tanggal 24 Agustus 2015 kepada pegawai di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN di Provinsi. Selain melalui video conference, sosialisasi juga dilakukan pada saat kegiatan Konsolidasi Kepala Sub Bagian  dilingkungan Sekretariat dan Irtama di BKKBN yang diikuti oleh jajaran sekretariat BKKBN pusat dan provinsi, pada tanggal 24-29 Agustus 2015 di Bekasi dan Bogor Jawa Barat.

Si-Harka merupakan aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Si-Harka wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas diInstansi pemerintahan. Peluncuran Si-Harka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mencegah penyalagunaan wewenang, dan membentuk transparansi serta penguatan integritas ASN.

Dalam aplikasi Si-Harka, ASN diminta untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKASN adalah laporan harta kakayaan aparatur sipil negara yang terdiri dari daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Men PANRB. Adapun muatan dalam LHKASN terdiri dari Pertama, data pribadi dan keluarga yang meliputi data pribadi, data suami/istri, data anak tanggungan dan data anak tidak tanggungan. Kedua, harta kekayaan yang terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, kas (tabungan,deposito dll) dan piutang/hutang. Ketiga, penghasilan meliputi: penghasilan jabatan, profesi, usaha lain, hibah dan penghasilan dari suami/istri yang bekerja. Keempat, pengeluaran yaitu pengeluaran pertahun dan yang kelima adalah surat pernyataan.

Harta kekayaan merupakan harta ASN ditambah dengan harta suami/istri dan ditambah harta anak tanggungan, atas nama siapapun. Jadi apabila ada suami/istri yang sama-sama berprofesi ASN, maka harta kekayaan yang dilaporkan sama jumlahnya baik suami maupun istrinya. Asal-usul harta kekayaan ASN dapat berasal dari hasil sendiri, warisan dan hibah/hadiah. Waktu penyampaian LHKASN adalah 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1(satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

LHKASN wajib diisi oleh seluruh pegawai ASN, kecuali ASN yang telah diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), seperti pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa. Pejabat yang memangku jabatan strategis menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 2 angka 7, antara lain direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Esselon I dan Pejabat lain yang disamakan, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pimpinan dan Bendahara Proyek.  LHKASN yang telah diisi oleh ASN wajib dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing tanpa dilampiri bukti-bukti kekayaan.

Adapun ASN yang wajib mengisi LHKPN menurut Surat Edaran Menpan Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 antara lain: pejabat esselon II dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara, semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Auditor, Pejabat yang mengeluarkan Perijinan, Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat dan Pejabat Pembuat Regulasi. LHKPN yang telah diisi wajib dilaporkan  ke Komisi Pemberantas Korupsi disertai dengan lampiran bukti-bukti harta kekayaan.

Berkaitan dengan ini, BKKBN sudah menghimbau kepada Pejabat di jajarannya untuk segera melaporkan harta kekayaan masing-masing baik LHKPN maupun LHKASN. Untuk LHKPN,  BKKBN sudah menghimbau kepada jajarannya untuk membuat laporan kekayaan sejak beberapa tahun yang lalu, adapun untuk LHKASN di lingkungan BKKBN sudah diberlakukan sejak bulan Februari 2015. Akan tetapi pada waktu itu, LHKASN masih dalam bentuk format hardcopy yang diunduh dari MenPANRB, begitu juga LHKPN yang diunduh dari KPK. Akan tetapi sejalan dengan adanya peluncuran Si-Harka dari MenPANRB, maka untuk pengisian LHKASN akan dilakukan secara on line bagi seluruh ASN di lingkungan BKKBN baik pusat maupun provinsi dengan pengawasan APIP yang ada di lingkungan BKKBN. Aplikasi Si-Harka dapat diunduh di siharka.menpan.go.id dengan menggunakan  user id dan password yang akan diberikan oleh masing-masing instansi. Untuk ASN BKKBN, user id dan password untuk mengakses Si-harka akan diberikan oleh Administrasi dan Pengawasan BKKBN pusat.(rien)