Sitename

Description your site...

Manfaat Program Keluarga Berencana

Manfaat Program Keluarga Berencana

(Disadur dari artikel Futrell, E 31 Juli 2012, The Lancet Series Offers Fresh Perspective on the Value of Family Planning, yang merupakan ringkasan dari hasil Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Keluarga Berencana di London – London Summit for Family Planning)

Siapapun yang bekerja di Bidang Keluarga Berencana (KB) sangat menyadari bahwa komitmen politik nasional dan dukungan internasional terhadap Program KB telah menghilang dalam dua dekade terakhir. Pengabaian ini berakibat pada semakin rendahnya akses terhadap kontrasepsi, yang pada akhirnya berdampak sangat buruk bagi negara yang bersangkutan.

KELAHIRAN KEMBALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Terdapat dua tantangan utama dalam menurunkan unmet need terhadap alat atau obat kontrasepsi (alokon), yaitu: (1) advokasi yang lebih gencar kepada pemegang kebijakan untuk memberikan perhatian lebih kepada Program KB, dan (2) menggunakan hasil penelitian ilmiah untuk membuat program-program inovatif untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan reproduksi.

MENJADIKAN PROGRAM KB SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Ada lima faktor yang mendorong peningkatan penggunaan alokon di Rwanda dan Ethiopia selama satu dekade terakhir, sebagai berikut:

  1. Adanya kebijakan dan program yang menjamin akses terhadap kontrasepsi, tanpa memperhitungkan kemampuan klien dalam membayar pelayanan dan alat kontrasepsi. Artinya, ada bantuan atau subsidi bagi calon akseptor dengan kemampuan finansial yang terbatas.
  2. Ada pembagian tugas dan pemberian dukungan melalui peningkatan kemampuan daerah dalam merencanakan kebutuhan alkon di tingkat lokal, membuat sistem logistik (penyediaan alkon), dan pelatihan.
  3. Anggota masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan jasa pelayanan kontrasepsi.
  4. Menggunakan pemasaran dan kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan swasta dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.
  5. Adanya pendanaan yang memadai untuk memastikan ketersediaan kontrasepsi hingga di lini lapangan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MERENCANAKAN KELUARGANYA

Investasi yang diberikan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terhadap Program KB hanya dapat berhasil meningkatkan kesehatan dan perekonomian apabila kaum perempuan dapat mengendalikan fertilitasnya (mengatur kehamilan).

MESKIPUN PROGRAM KB DAPAT MENCEGAH KEMATIAN IBU DAN ANAK, INVESTASI TERHADAP PROGRAM INI JUSTRU MELEMAH

Program KB tidak hanya menguntungkan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Program KB melindungi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi, alat, dan kemampuan memutuskan kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimilikinya (mengatur kehamilan). Oleh karena itu, perlu upaya sinergis dari pemerintah di negara berkembang maupun negara pendonor, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan untuk menggandakan usahanya untuk menghilangkan kendala sosial, geografis, politik, dan ekonomi dalam memperoleh akses pelayanan kontrasepsi.

MEMPERLAMBAT PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN MEMPERMUDAH PROSES PEMBANGUNAN

Data penduduk tahun 2007 menunjukkan bahwa rata-rata tanah dan air yang digunakan penduduk untuk menghasilkan sumber daya alam yang dapat dikonsumsi sekaligus menyerap limbah yang dihasilkan penduduk tersebut (jejak ekologis = ecological footprint) secara global adalah 2,7 hektar per kapita. Padahal kemampuan bumi untuk mendukung penduduk (biocapacity) hanya 1,8 hektar per kapita. Van Braeckel dkk, dari the International Centre for Reproductive Health at Ghent University, menyampaikan bahwa agar bumi dapat mendukung dan menampung penduduk di masa kini dan dapat memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang, perlu diambil langkah untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan tetap memperhatikan demokrasi, hak asasi manusia, dan integritas budaya.

AIR BERSIH DAN SANITASI

Jumlah rumah tangga jauh lebih penting dibanding jumlah penduduk dalam menghitung akses terhadap air minum bersih dan sanitasi dasar (Bartram dkk). Meskipun jumlah rata-rata anggota keluarga di seluruh dunia semakin menurun, namun jumlah rumah tangga tumbuh pesat melebihi pertumbuhan penduduk itu sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak masalah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

KB DAPAT MENCEGAH KEMATIAN IBU

Jumlah kematian ibu di seluruh dunia telah turun sebanyak 40 persen selama 20 tahun terakhir. Sayangnya, masih banyak perempuan yang meninggal akibat proses kehamilan dan kelahiran sehingga banyak negara yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan kelima MDGs. Kate Gilmore, Deputy Executive Director of UNFPA, dan Tedros Andhanom Gebreyesus, Menteri Kesehatan Ethiopia, merekomendasikan agar pelayanan KB tersedia di semua komunitas dan fasilitas. Pelayanan KB ini termasuk perawatan antenatal terhadap ibu hamil, pelayanan darurat terhadap ibu hamil dan melahirkan, perawatan bagi bayi baru lahir. Pelayanan KB ini hendaknya tersedia melalui satu pusat kesehatan untuk setiap 100.000 penduduk dan melalui satu rumah sakit daerah untuk setiap 500.000 penduduk. Pelayanan kesehatan dan rumah sakit tersebut seyogyanya dapat memberikan pelayanan gratis atau dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Gilmore dan Gebreyesus juga menyarankan agar pelaporan kematian ibu digunakan untuk meningkatkan keakuratan perhitungan AKI, serta perlu ada upaya kesetaraan gender terutama dalam hal pendidikan.

KONTRASEPSI MENCEGAH AKI DI 172 NEGARA

Hasil penelitian Ahmed dkk pada tahun 2008 menyebutkan bahwa penggunaan kontrasepsi dapat mencegah 44% kematian ibu di 172 negara yang diteliti. Penurunan unmet need akan menurunkan lagi kematian ibu sebesar 30%.

TREN PENDUDUK DUNIA DAN PILIHAN KEBIJAKAN

Perlu penerapan kebijakan Program KB secara sukarela di negara-negara dengan tingkat unmet need tinggi, banyak jumlah kehamilan tidak diinginkan, dan memiliki norma budaya banyak anak. Bagi negara-negara dengan pertumbuhan penduduk negatif atau rendah perlu diteliti lebih lanjut mengenai kebijakan kependudukan seperti apa yang sesuai.

KONTRASEPSI DAN KESEHATAN

Penggunaan kontrasepsi dapat membantu mengatur jarak dan waktu kehamilan yang sesuai sehingga memudahkan orangtua untuk fokus terhadap tumbuh kembang bayi dan anak, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan bayi dan anak. Jarak kelahiran yang pendek meningkatkan risiko kelahiran prematur atau bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Pengaturan jarak kelahiran setidaknya dua tahun, di negara berkembang, dapat menurunkan risiko kematian bayi sebesar 10 persen dan kematian anak sebesar 21 persen. Metode kontrasepsi tertentu juga mendatangkan keuntungan selain pencegahan kehamilan, seperti menurunkan risiko terkena beberapa jenis kanker.

PERUBAHAN DEMOGRAFIS DAN EMISI GAS KARBON DIOKSIDA (CO2)

Perubahan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan emisi gas CO2 akibat penggunaan bahan bakar minyak bumi (O’Neill dkk). Faktor demografis lainnya seperti penduduk menua dan urbanisasi juga berpengaruh terhadap emisi gas CO2 meskipun tidak sebesar pengaruh jumlah penduduk. Dengan demikian, kebijakan pengendalian penduduk akan membantu mencegah perubahan iklim.

DAMPAK EKONOMIS DARI KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB

Peningkatan akses terhadap pelayanan kontrasepsi menurunkan tingkat kelahiran, meningkatkan jarak kelahiran, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Penelitian lanjutan dalam jangka panjang di Bangladeh mengungkapkan peningkatan pendapatan dan asset yang dimiliki perempuan secara substansial, memperbaiki indeks masa tubuh perempuan dan anak, meningkatkan tingkat pendidikan anak. Di tingkat masyarakat, tatkala kelahiran menurun, semakin sedikit jumlah anak yang membutuhkan pengasuhan sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

PENGGUNAAN HAM UNTUK MENURUNKAN UNMET NEED

Prinsip penghapusan diskriminasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperoleh pelayanan kesehatan, informasi dan pendidikan, serta memiliki privasi menyiratkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan kontrasepsi. Tingkat unmet need harus diminimalisir dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kontrasepsi. Negara dan pemerintah harus menjamin akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi; menghilangkan kendala kebijakan dan hukum; menjamin ketersediaan kontrasepsi; menjamin ketersediaan tenaga terlatih yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas; fasilitas kesehatan berkualitas; menghilangkan kendala finansial; dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. (ypi)

No Responses

Leave a Reply