Mempertanyakan Relevansi PP Nomor 24 Tahun 1976 bagi PNS saat ini

Mempertanyakan Relevansi PP Nomor 24 Tahun 1976 bagi PNS saat ini

Tuisan saya saat ini masih terkait dengan tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Menyoal Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Era Reformasi Birokrasi”. Akan tetapi pada tulisan saya kali ini akan memfokuskan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 24 Tahun 1976 yang menurut hemat saya kurang sesuai dengan kondisi PNS saat ini. Beberapa contoh ketentuan dalam cuti bagi PNS yang menurut saya kurang tepat untuk diterapkan pada PNS saat ini adalah ketentuan dalam cuti besar, cuti sakit dan cuti alasan penting.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 1976 pasal 9 dinyatakan bahwa, cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus, lamanya masa cuti besar adalah 3 bulan, PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan, dan PNS yang akan mengambil cuti besar harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.  Kemudian ditegaskan lebih lanjut di pasal 10 bahwa cuti besar diberikan kepada PNS yang akan menjalankan kewajiban agama, dan di pasal 11 dan 12 dinyatakan bahwa cuti besar dapat ditangguhkan paling lama dua tahun oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti serta PNS yang mengambil cuti besar berhak untuk memperoleh penghasilan penuh.

Jika kita cermati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal 9 sampai dengan 12, jelas bahwa setiap PNS yang telah memiliki masa kerja 6 tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan cuti besar untuk kepentingan menjalankan kewajiban agama contohnya melaksanakan ibadah haji. Lantas pertanyaan yang ada dalam benak kita, pertama bagaimana jika masa kerja PNS belum mencapai 6 (enam) tahun, tetapi PNS tersebut telah mendapatkan panggilan untuk beribadah haji karena sudah masuk dalam daftar calon jamaah haji yang harus berangkat pada tahun tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena PNS tersebut sudah ikut daftar antrian calon jemaah haji beberapa tahun sebelumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan sebelum ia menjadi PNS. Hal ini karena sistem pemberangkatan jemaah haji di Indonesia berdasar urutan nomor kursi antrian sebagai salah satu langkah mengantisipasi tingginya minat muslim indonesia untuk menjalankan ibadah haji. Tentunya jawabannya tergantung pada kebijakan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Kedua, masih terkait dengan daftar antrian calon jemaah haji.  Kadangkala calon jamaah haji pada umumnya, khususnya calon jamaah haji yang bekerja sebagai PNS tidak mengetahui jadwal keberangkatannya, sehingga kadangkala kurang lebih empat sampai lima bulan sebelum keberangkatannya, baru mengetahui bahwa ia akan berangkat pada tahun tersebut. Padahal diawal tahun (pada tahun tersebut) PNS tersebut telah mengambil sebagian bahkan semua cuti tahunannya untuk keperluan lain. Hal ini tentunya akan melanggar ketentuan dalam cuti besar khususnya pasal  9 ayat 2 bahwa PNS yang mengambil cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun tersebut. Solusi dari masalah ini tentunya menuntut kebijakan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti besar.

Ketiga, terkait dengan lama masa cuti besar yaitu paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasar informasi yang saya dapat dari salah satu pengelola kepegawaian di BKN (Diklat Anpeg: Agustus 2014), dinyatakan bahwa yang menjadi dasar  ditentukannya masa cuti besar tiga bulan adalah lamanya perjalanan ibadah haji saat itu (saat PP Nomor 24 Tahun 1976 disusun) yang kurang lebih memakan waktu 3 bulan yang meliputi persiapan keberangkatan, waktu perjalanan pulang pergi yang cukup lama karena saat itu alat transportasinya adalah kapal laut dan waktu ibadah di tanah suci. Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan kondisi jemaah haji saat ini yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 sampai 50 hari untuk keperluan persiapan keberangkatan, lamanya perjalanan pp (yang relatif lebih cepat karena ditempuh dengan pesawat terbang), dan tentunya waktu ibadah di tanah suci. Jika memang PNS yang mengambil cuti besar sadar akan hal tersebut tentunya tidak menjadikan masalah apabila pejabat yang berwenang memberikan cuti besar hanya mengizinkan cuti besar selama 40-50 hari sesuai dengan waktu yang memang dibutuhkan oleh PNS yang menjalankan ibadah haji. Akan tetapi bagi PNS yang  tetap meminta haknya diberikan secara penuh yaitu 3 (tiga) bulan menjalani cuti tahunan dengan berbagai alasan mulai dari  mengurus berbagai keperluan untuk persiapan keberangkatannya, sampai dengan istirahat setelah pulang dari beribadah. Jawabannya tentunya dikembalikan lagi kepada kebijakan pejabat yang berwenang memberikan cuti besar.

Masih tentang PP Nomor 24 Tahun 1976, yaitu terkait pemberian cuti sakit. Dalam pasal 13 dan 14 dinyatakan tentang cuti sakit bagi PNS beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari beberapa ketentuan yang ada saya akan coba untuk menyentil tentang adanya lampiran surat keterangan dokter bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari dua hari. Bahkan untuk PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Hal demikian juga berlaku bagi PNS yang mengambil cuti sakit dalam waktu 1 tahun dan 1,5 tahun (6 bulan masa perpanjangan cuti sakit). Apabila dalam jangka waktu 1,5 PNS tersebut belum sembuh maka harus diuji kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Pertanyaannya apakah ketentuan ini benar-benar berlaku dalam pemberian cuti sakit bagi PNS?, jawabannya tentu beraneka ragam.

Ada sebagian Pejabat yang berwenang memberi cuti sakit bersihkukuh untuk benar-benar mentaati ketentuan ini dengan alasan bahwa surat  dokter yang dilampirkan dalam permintaan cuti sakit harus dari dokter yang tunjuk oleh menteri kesehatan contohnya dokter yang bertugas di Puskesmas ataupun Rumah Sakit Pemerintah, karena mereka adalah dokter yang bekerja dibawah naungan menteri kesehatan sehingga diyakini mereka tidak akan sembarangan untuk memberikan cuti sakit bagi PNS. Akan tetapi disisi lain ada pejabat yang berwenang memberi cuti besar untuk tetap menerima lampiran surat keterangan dokter, dari dokter yang praktek di Rumah Sakit Swasta dengan salah satu pertimbangan yaitu masih tingginya minat masyarakat (termasuk PNS) untuk berobat di Rumah Sakit Swasta dikarenakan adanya layanan yang cenderung lebih profesional dan memuaskan bagi pasien. Sehingga dengan kondisi demikian maka tidak elok jika tetap memaksakan PNS untuk berobat dan memperoleh surat keterangan sakit dari Puskesmas ataupun Rumah Sakit Pemerintah demi mendapatkan ijin cuti sakit. Hal ini tentunya dikembalikan lagi kepada kebijakan pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit kepada PNS yang bersangkutan.

Satu hal lagi yang perlu disentil dari PP Nomor 24 Tahun 1976, yaitu tentang cuti alasan penting.  Di pasal 22 dinyatakan bahwa cuti alasan penting diperuntukkan bagi PNS yang melangsungkan perkawinannya yang pertama, dan bagi PNS yang ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut peraturan yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Bagaimana jika PNS mengambil cuti alasan penting pada saat menantu atau mertua atau salah satu dari yang tersebut diatas meninggal dunia akan tetapi PNS tersebut tidak berkewajiban mengurus hak dari anggota keluarganya, apakah tetap mendapatkan cuti alasan penting?. Karena apabila tidak diberikan cuti alasan penting bagi PNS yang bersangkutan yang akan mengambil cuti, tentunya kurang manusiawi karena memaksa mereka masuk kerja dalam keadaan berduka. Bahkan yang sering kita temui adalah PNS tersebut menjadi tuan rumah atau mewakili tuan rumah yang melayani tamu yang ngelayat keluarganya yang meninggal  beberapa hari setelahnya dan bahkan sampai dengan waktu tujuh hari. Selain itu tidak jarang PNS yang keluarganya meninggal tersebut harus menyiapkan segala keperluan tahlil yang menjadi salah satu adat kebiasaan masyarakat di Indonesia.

Beberapa hal yang saya sebutkan diatas adalah sebagian permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi pengelola kepegawaian ketika melayani permintaan cuti, baik yang berada di departemen, non departemen, kementrian dan lembaga, dan khususnya di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Besar harapan saya, akan diperbaruhinya PP Nomor 24 tahun 1976 mengingat sudah banyak kondisi yang kurang sesuai untuk PNS saat ini. (rien)