Menyoal Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Era Reformasi Birokrasi

Menyoal Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Era Reformasi Birokrasi

Kata cuti tentu tidak asing lagi bagi sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh penjuru negeri, akan tetapi tidak banyak PNS yang memahami perihal cuti tersebut. Pengertian cuti PNS menurut PP Nomor 24 Tahun 1976 adalah kedaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti PNS terbagi atas enam jenis yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara.  

Permintaan mengenai cuti PNS di sebagaian besar instansi pemerintahan baik departemen, non departemen, kementrian dan lembaga mengalami kenaikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Mengapa demikian, usut punya usut ternyata salah satu alasannya adalah adanya perubahan sistem pencatatan kehadiran PNS pada era reformasi birokrasi seperti saat ini.

Sebelum adanya reformasi birokrasi, PNS melakukan pencatatan kehadiran dengan melakukan tanda tangan/paraf manual yang pada kenyataannya memungkinkan PNS untuk merapel tanda tangan daftar hadir kapanpun, terutama pada akhir bulan setiap bulannya, meskipun pada hari tertentu dibulan tersebut mereka tidak hadir/masuk kantor. Akan tetapi sejak adanya reformasi birokrasi yang mewajibkan penggunaan alat pencatatan daftar hadir elektronik bagi PNS yang berupa finger print, hand key dan face id maka kecurangan pencatatan kehadiran PNS di kantor dapat dikurangi.

Bagi PNS yang tidak hadir pada hari tertentu tidak bisa serta merta mengaku hadir dan mengklaim uang lauk pauk yang menjadi haknya pada hari tersebut, karena kehadiran/ketidakhadirannya dapat dipantau dari rekapitulasi daftar hadir elektronik. Disisi lain, hasil rekapitulasi daftar hadir elektronik juga dapat  dapat memudahkan atasan PNS untuk memantau dan membina PNS yang menjadi bawahannya terutama yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan  displin bagi PNS yang tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

Merunut dari PP Nomor 53 Tahun 2010, ketidakhadiran PNS dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya keterangan yang sah dapat menyebabkan PNS dikenai sanksi hukuman disiplin dari hukuman ringan, sedang dan bahkan  hukuman berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yang  berdasar pada jumlah akumulasi hari ketidakhadiran tanpa keterangan/alasan yang sah. Disisi lain, pada rekapitulasi daftar hadir elektronik juga didapati data tentang akumulasi waktu keterlambatan dan pulang cepat yang dapat dikonfersikan menjadi tidak masuk tanpa keterangan yang sah (alpa)  selama 1 hari apabila saat dijumlahkan mencapai batas 7,5 jam/8 jam. Hal ini tentunya akan membuat PNS lebih disiplin dalam mentaati jam kerjanya.

Dibeberapa instansi khususnya di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), ketidakdisiplinan dalam kehadiran juga akan berpengaruh dalam besarnya jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh oleh masing-masing individu. Sebagai contoh PNS yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah, menurut Perka Kepala BKKBN Nomor 233/PER/B5/2014 akan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% dari jumlah tunjangan kinerja yang menjadi haknya, adapun untuk yang terlambat maupun pulang cepat akan dikenai potongan berdasar akumulasi menit keterlambatannya yang berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,5%. Begitupun untuk yang mengambil cuti karena sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin dan cuti-cuti lainnya akan mengalami pemotongan tunjangan kinerja yang berkisar 1% sampai dengan 5%. Adapun pegawai yang mengambil cuti tahunan tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.

Oleh karena itu,  wajar apabila PNS saat ini mulai sadar untuk menggunakan haknya sebagai PNS untuk cuti terutama cuti tahunan yang menjadi jawara dalam empat tahun terakhir. Bahkan tidak jarang ditemui PNS yang menyatakan bahwa selama karirnya, yang kebanyakan masa kerjanya berkisar diatas 20 tahun tidak pernah mengambil/memanfaatkan cuti tahunannya berlomba-lomba untuk mengambil/memanfaatkan haknya untuk cuti. Semoga kedepannya, fenomena ini  juga akan membawa dampak positif bagi kesadaran PNS untuk memenuhi kewajibannya sebagai aparatur sipil negara. Karena good governance tak akan tercapai apabila aparatur hanya sibuk menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya(rien).