Review Program KKBPK: Garap Pendewasaan Usia Kawin di Kalimantan Barat

tadak-kawenPontianak, 6 Oktober 2015. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Penelaahan Program KKBPK pada tanggal 6-8 Oktober 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat (Mustar, SE, MM) ini dihadiri oleh seluruh mitra kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Mustar mengungkapkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2002 hingga 2012), remaja Kalimantan Barat yang hamil dan melahirkan meningkat dua kali lipat dari 47 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2002) menjadi 104 kelahiran (SDKI 2012). Data hasil Susenas tahun 2012 dan 2013 memperlihatkan bahwa tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami peningkatan dalam hal ASFR 15-19 tahun. ASFR 15-19 tahun menunjukkan banyaknya kelahiran yang terjadi per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun di suatu daerah. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan ASFR 15-19 tahun adalah: Mempawah, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, Pontianak, dan Kubu Raya (diurutkan berdasar tingginya peningkatan).

Mustar menyatakan bahwa adalah sangat beralasan apabila Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan SKPD-KB setempat membentuk Forum Pusat Informasi Konseling (PIK) di Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kapuas Hulu. Pembentukan Forum PIK di tiga kabupaten/kota ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah setempat untuk menanggulangi tingginya ASFR 15-19 tahun.

Upaya lain yang ditempuh oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi tingginya kelahiran pada remaja adalah dengan membentuk Kampong Genre di empat kabupaten/kota. Kampong Genre ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keluarga berkualitas pada masyarakat dan remaja khususnya agar dapat mewujudkan generasi emas.

Hingga saat ini baru dua kabupaten yang sepakat untuk bekerja sama membentuk Kampong Genre, yaitu Bengkayang dan Kubu Raya. Oleh karena itu, masih terbuka kesempatan bagi dua kabupaten/kota untuk mendaftar atau mengajukan proposal pembentukan Kampong Genre di daerahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mustar menyatakan bahwa intervensi yang dilakukan selama ini belum menyentuh unmet need. Unmet need adalah tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB). Unmet need terjadi tatkala seorang perempuan atau Pasangan Usia Subur (PUS) tidak menghendaki memiliki anak lagi atau ingin berhenti bereproduksi, namun tidak memiliki akses terhadap alat atau cara pencegahan kehamilan (penggunaan kontrasepsi modern). Unmet need terjadi karena kurangnya akses terhadap informasi pelayanan kontrasepsi dan/atau kurangnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi itu sendiri.

Secara teori, unmet need seharusnya mudah digarap atau diatasi karena PUS yang mengalami unmet need sebenarnya sudah tidak menginginkan anak lagi. Informasi yang tepat dan pelayanan yang berkualitas wajib diberikan bagi para PUS tersebut. Upaya untuk meminimalisir unmet need ini dapat berkontribusi terhadap upaya rekan-rekan di Dinas Kesehatan, pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat pada umumnya, untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang terjadi berkaitan dengan proses kehamilan, melahirkan dan nifas. Pada gilirannya, upaya penurunan unmet need akan berimbas pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat.

Mustar menambahkan bahwa Presiden Jokowi berencana untuk me-launching Kampung KB pada Januari 2016 mendatang. Program ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki satu desa model. Adapun kriteria desa atau kampong yang akan dijadikan Kampung KB adalah desa atau wilayah yang paling kumuh atau miskin di suatu kabupaten dan memiliki jumlah penduduk yang besar. (ypi)