Pengalihan Status Kepegawaian PKB Kab/Kota

No comment 1566 views

PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PKB KAB./KOTA

(AMANAT UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

asn(Pontianak, 8 Oktober 2015) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB Nasional. Sebelum tahun 2003, PKB merupakan pegawai BKKBN yang ditempatkan di kabupaten/kota, tetapi setelah adanya otonomi daerah maka PKB dialihkan menjadi pegawai daerah kabupaten/kota. Hal ini berlaku untuk semua PKB kabupaten/kota diseluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi berdasar amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PNS yang masih bersatus sebagai PKB wajib diserahkan kembali ke BKKBN sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pada saat diserahkan ke kabupaten/kota tahun 2003 jumlah PKB Provinsi Kalimantan Barat mencapai hampir lima ratus PKB, akan tetapi jumlah PKB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat saat ini hanya berkisar dua ratusan. Jumlah yang tentunya mengalami penurunan yang sangat signifikan, lebih dari lima puluh persen dari jumlah sebelumnya. Penurunan jumlah PKB tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu pensiun (meninggal, Pensiun Atas Permintaan Sendiri, telah mencapai BUP) dan pengalihan jabatan PKB menjadi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum. Bahkan dengan kedua alasan tersebut ada lima kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang tidak memiliki PKB yaitu Singkawang, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong Utara dan Sambas, yang mana kelima kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota pemekaran dari kabupaten/kota induk.

Dari dua alasan yang menjadi penyebab utama turunnya jumlah PKB di Kalimantan Barat sebagaimana tersebut diatas, yang paling banyak adalah beralihnya PKB menjadi pejabat struktural di daerah, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Lurah, Kaur Pemerintah dan masih banyak jabatan lain di kabupaten/kota yang diisi oleh PKB. Peralihan tersebut terjadi karena banyak pemerintahan daerah di kabupaten/kota yang kepincut dengan kompetensi yang dimiliki oleh PKB.

Sebagaimana kita tahu bahwa pada era tahun 90 an, BKKBN telah merekrut tenaga fungsional PKB yang cukup bayak dan tersebar diseluruh Indonesia. Syarat utama untuk menduduki formasi PKB saat itu, adalah Warga Negara Indonesia yang berpendidikan minimal Sarjana. Oleh karena itu pantas kiranya jika banyak Kepala Daerah yang tidak meragukan lagi kompetensi PKB, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang kepincut dengan kompetensi PKB dan memberikan jabatan-jabatan yang cukup strategis di Pemerintah Daerah pada tahun 2003, dan masih berlangsung sampai saat ini.

Selain alasan tingkat pendidikan, kompetensi PKB juga tidak bisa diragukan lagi. Karena PKB dianggap sebagai orang yang benar-benar mengerti dan memahami kondisi masyarakat dimana ia bertugas dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sehingga cukup beralasan jika Pemerintah Daerah dimana PKB tersebut bertugas memberikan jabatan strategis kepada PKB yang bertugas didaerahnya. Dengan mengenal masyarakat setempat, PKB dianggap akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah masing-masing karena mereka telah mengenal tipologi masyarakat dan kondisi geografi dimana mereka bertugas.

Selain dua alasan tersebut diatas masih ada alasan yang lebih penting lagi dari sisi kepegawaian, yaitu pangkat dan golongan yang dimiliki oleh PKB. Pada saat penyerahan rata-rata pangkat dan golongan PKB, lebih dari cukup untuk menduduki jabatan struktural esselon II, III dan IV di daerah. Dengan kualifikasi pendidikan Sarjana maka pada saat diangkat sebagai CPNS, otomatis mereka sudah mempunyai pangkat/golongan Penata Muda (III/a). Dilihat dari jenis jabatan, PKB adalah PNS yang termasuk dalam kategori fungsional tertentu, yang mana syarat kenaikan pangkat utamanya adalah berdasar pada angka kredit. Kenaikan pangkat yang berdasar pada angka kredit yang dicapai, membuka peluang bagi mereka yang rajin mengumpulkan Dupak, untuk dapat naik pangkat minimal dua tahun sekali. Kondisi ini juga didukung oleh banyaknya Tupoksi yang dapat dilakukan oleh PKB yang pada masa era Orde Baru sangat gencar mengadakan kegiatan sosialisasi KB, sehingga PKB cukup terbantu untuk memperoleh angka kredit yang cukup sebagai syarat utama untuk naik pangkat/golongan. Jika kita sempat mencermati peraturan perundang-undangan kepegawaian terdahulu, yang mana sistem pengembangan karir di PNS masih berdasar pada Daftar Urut Kepengkatan (DUK), yang memungkinkan PNS yang mempunyai pangkat dan golongan lebih tinggi akan mendapatkan banyak kesempatan untuk diangkat sebagai pejabat struktural. Oleh karena itu wajar kiranya jika banyak PKB yang menduduki jabatan struktural, karena secara kepangkatan mereka telah memenuhi.

Bulan oktober tahun 2014, tepatnya setahun yang lalu Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan untuk mengalihkan status kepegawaian PKB dari PNS daerah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN, karena salah satu tugas pemerintah pusat dalam pembagian kewenangan urusan pemerintahan berdasar UU tersebut adalah pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota hanya bertugas untuk mendayagunakan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri telah mengeluarkan SE Mendagri Nomor 120/253/SI yang antara lain mengamatkan untuk Pertama, adanya serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut. Kedua, menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima P3D paling lambat 2 Oktober 2016. Ketiga, penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan. Keempat, hasil inventarisasi P3D menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan RanPerda tentang APBD Provinsi dan kabupaten/kota TA 2017.

Dengan demikian sudah cukup jelas dalam SE Mendagri tersebut bahwa PKB yang sekarang masih aktif dan berkedudukan sebagai PNS kabupaten/kota wajib diserahkan kembali ke BKKBN dan beralih status sebagai PNS BKKBN. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini BKKBN sedang melakukan persiapan dengan membentuk Tim (Pusat/Daerah), menyiapkan Anggaran dan Renja, menyiapkan format formulir dan surat menyurat serta hal lain yang dibutuhkan berdasar peraturan yang berlaku. Kemudian dilakukan inventarisasi PKB/PLKB dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi & verifikasi P3D, untuk kemudian melakukan rekam data Personil, Sarana/Prasarana, Dokumentasi dan lainnya sampai dengan 31 Maret 2016. Setelah proses inventarisasi selesai akan dilanjutkan dengan penyampaian data kepada BKN, untuk dilakukan validasi data dan kemudian diterbitkan SK pengalihan. Setelah SK terbit baru dilakukan proses serah terima yang dilakukan bersamaan dengan unsur P3D lainnya beserta lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan direncanakan akan berlangsung secara seremonial. (rien).