Pernikahan di Usia Remaja vs UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Senin, 15 September 2014 pemerintah Bangladesh resmi menyetujui Undang-Undang Perkawinan yang baru, dimana orang yang menikah dibawah usia 18 tahun akan dikenai hukuman penjara (Kompas.com, 16 September 2014). Undang-undang perkawinan yag berlaku di Bangladesh saat ini untuk usia minimal perempuan diperbolehkan menikah adalah usia 18 tahun, sedangkan laki-laki adalah 21 tahun. Orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang tersebut akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara selama dua tahun. Adapun orang-orang yang dimaksudkan disini adalah orangtua, wali, petugas pencatat pernikahan dan mempelai laki-laki.

Disetujuinya undang-undang tersebut bukan tanpa alasan, tetapi karena adanya data dari PBB yang menyatakan bahwa dua pertiga perempuan Bangladesh menikah disaat usianya belum dewasa. Dan kondisi inilah yang disinyalir sebagai salah satu sebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak yang terjadi di Bangladesh. Lalu bagaimana dengan kondisi  yang terjadi di Indonesia?

Sampai dengan saat ini, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pria boleh melangsungkan perkawinan saat usia mereka sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan  wanita saat sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 6 ayat 2, dinyatakan bahwa bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan saat usianya belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Jika berdasar pada undang-undang tersebut, maka masih tingginya perkawinan pada usia remaja menjadi hal yang wajar dan lumrah terjadi, karena secara legalitas perkawinan mereka sah dan diakui.

Kondisi tersebut mengingatkan saya pada kejadian tanggal 15 Agustus 2014. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak A, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dari obrolan ringan kami seputar pernikahan di usia remaja, terungkap bahwa perkawinan di usia remaja adalah suatu hal yang wajar. Karena menurut beliau pemerintah saja tidak melarang remaja untuk menikah dengan didasarkan pada undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini. Jadi kenapa remaja yang menikah harus dihalang-halangi dan diminta menunda rencananya menikah. Apalagi disisi lain, pihak prianya sudah memiliki perkerjaan yang dimungkinkan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, walaupun hanya sebagai buruh harian lepas.

Bapak A menganggap bahwa menghalangi atau menganjurkan remaja untuk menunda menikah sama juga dengan membuka celah aib bagi keluarga. Karena, masih menurut beliau, remaja saat ini pergaulannya sudah berbeda dengan zaman beliau masih muda. Remaja sekarang sudah mulai menjalin hubungan dekat dengan lawan jenisnya saat SMA, bahkan banyak juga yang masih usia SMP. Beliau mengganggap jika jalinan hubungan dekat mereka tidak segera diresmikan khawatirnya malah memberi kesempatan mereka untuk terperangkap dalam pergaulan bebas yang beresiko pada kehamilan sebelum menikah (MBA= Married By Accident). Kehamilan sebelum menikah adalah aib bagi keluarga besar yang dapat menyebabkan keluarga besarnya malu dan dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya.

Melihat kondisi tersebut, BKKBN, sebagai instansi yang menggerakkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) melalui Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), mendapat tantangan berat. BKKBN menyadari bahwa pernikahan di usia remaja mempunyai dampak negatif terhadap remaja yang menjalani dan keluarga yang dibentuknya. Banyak permasalahan yang diakibatkan oleh pernikahan yang dilakukan di usia remaja, salah satunya adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Pontianak Pos, 25 April 2014), angka KDRT Kalimantan Barat tinggi. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalimantan Barat, ada 716 kasus KDRT di Kalimantan Barat pada tahun 2013. Adapun korban dari KDRT tersebut sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Salah satu faktor yang menjadikan kasus KDRT di Kalimantan Barat tinggi adalah emosi yang tidak stabil (Chatarina Pancer Istiyati, 2013 anggota KPAI Kalimantan Barat). Jika ditinjau dari kondisi perkembangan psikologis, emosi yang tidak stabil paling sering dialami oleh remaja. Remaja adalah individu yang berusia 10–19 tahun (BKKBN). Remaja pada umumnya mengalami masa pencarian jati diri. Dalam proses pencarian jati diri, remaja sering berada pada emosi yang kurang stabil, apalagi dengan adanya tugas tambahan sebagai istri yang harus mengurusi suami dan keluarga. Maka besar kemungkinan remaja akan mengalami konflik dalam dirinya yang berakibat pada ketidakstabilan emosi, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi ini akan semakin buruk jika tidak ada dukungan dari keluarga, terutama dukungan moril untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, jika kita kembalikan lagi kepada tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka coba kita renungkan bersama, akankah tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai dengan banyaknya permasalahan yang ada terutama kasus KDRT, apabila dalam Undang-undang tersebut tetap memberikan keleluasaan untuk menikah di usia remaja. Semoga dapat menjadikan masukan bagi jalannya proses uji materi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 2014 yang saat ini sedang berjalan. Dan khususnya BKKBN agar lebih semangat lagi dalam mensosialisasikan PUP melalui Program Generasi Berencana (Genre).

Oleh: Rindang Gunawati