Persiapan Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016

Persiapan Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016

anggaranDalam era pemerintahan yang baru saat ini, berbagai program utama yang dituangkan dalam visi dan misi maupun dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan selogan “Nawa Cita” salah satunya adalah “Meningkatkan Kuaitas Hidup Manusia Indonesia”, disinilah peran serta Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bersama Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Indonesia Kerja harus dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal. Kemudian pada dimensi pembangunan, BKKBN memiliki tugas untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Setali tiga uang dengan amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Musrenbangpus di Jakarta beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam perencanaan program pembangunan harus meliputi 3 Aspek yaitu Fokus, Lokus, Cepat oleh karena itu dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pembangunan KKBPK, seharusnya:

  1. Difokuskan kepada program dan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap target sasaran RPJMN dan RENSTRA program KKBPK 2015-2019;
  2. Dilakukan pemetaan yang jelas, lokasi dari setiap fokus program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penguatan terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas BKKBN;
  3. Seluruh program dan kegiatan prioritas tahun 2016 di lokasi yang telah dipetakan harus dilaksanakan dengan cepat, tanpa pengabaian terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis program KKBPK yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu:

  1. Persentase Laju pertumbuhan Penduduk 1,38 persen/tahun;
  2. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) sebesar 2,37;
  3. Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 60,7 persen (modern) atau 65,2 persen (all method);
    1. a. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi menjadi 24,6 persen
    2. b. Meningkatnya penggunaan MKJP menjadi 23,5 persen
    3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,60 persen,
    4. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) sebesar 46 per 1000 kelahiran;
    5. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) sebesar 7,1 persen.

Sedangkan sasaran program KKBPK yang telah tertuang dalam RENSTRA BKKBN 2015-2019 adalah:

  1. Melembaganya pembangunan berwawasan kependudukan
  2. Meningkatnya kesertaan ber-KB, Promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
  3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  4. Meningkatnya komitmen stakeholders/mitra kerja dan meningkatnya sikap masyarakat terhadap program KKBPK;
  5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur penyelenggara program, kerjasama internasional serta penelitian dan pengembangan program KKBPK;
  6. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK di lingkungan BKKBN;
  7. Terwujudnya dukungan manajemen dalam penyelenggaraan program KKBPK;

Dalam rangka mewujudkan sasaran program dan sasaran strategis RPJMN dan RENSTRA 2015-2019 tersebut, maka arah kebijakan program KKBPK adalah:

  1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
  2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
  3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
  4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
  5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
  6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
  1. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
  2. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB;
  3. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

Untuk mengintegrasikan dan mensinkronkan program, kegiatan pokok, dan kegiatan operasional serta Pagu Anggaran yang mengarah kepada Pagu Alokasi Anggaran, untuk itu diadakan kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional II (KOREN II) Tahun Anggaran 2016, dengan mengacu pada;

  1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
  2. Rencana Kerja (Renja) BKKBN tahun 2016
  3. Hasil kesepakatan Musrenbangnas tahun 2015
  4. Hasil trilateral meeting RKP 2016 bidang KKBPK
  5. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 07 Juli 2015 perihal Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016
  6. Peraturan perundangan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran

Melalui Kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran II (KOREN-II) tahun anggaran 2016 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional harus berdasarkan kepada pendekatan Kerangka Perencanaan Jangka Menengah (KPJM), berbasis kinerja dan unified budgetting.

Dengan tujuan merumuskan rencana program dan anggaran Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga guna mewujudkan target sasaran strategis tahun kedua RPJMN dan RENSTRA 2015 – 2019. (bangfad)