PNS: SUDAH LAYAKKAH GAJIKU SAAT INI?

No comment 1458 views

Beberapa hari terakhir, kita dihadapkan pada gencarnya pemberitaan di media massa mengenai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Jakarta. PNS DKI Jakarta dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) Pelaksana (atau yang biasa kita kenal dengan istilah staf sebelum adanya UU ASN), mendapatkan gaji sebesar 9.592.000,-. Sedangkan PNS dengan Jabatan Kepala Badan mendapatkan gaji tertinggi yaitu sebesar Rp. 78.702.000 (Sumber: kompas.com, tanggal 30 Januari 2015).
Untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai/gaji pengawainya, Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar 19 triliun rupiah. Bagi sebagian kalangan masyarakat, angka 19 trilun dianggap sebagai angka yang cukup fantastis jika peruntukkannya hanya untuk menggaji PNS. Mereka mengganggap bahwa masih banyak PNS yang belum bisa menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara yang berkewajiban untuk melayani masyarakat, sehingga anggaran sebesar 19 triliun yang dianggarkan untuk gaji PNS merupakan salah satu bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Akan tetapi anggapan tersebut dipatahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau yang kerap disapa Ahok. Dalam beberapa kesempatan wawancara yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi swasta pada akhir bulan Januari 2015, Ahok menyatakan bahwa langkah Pemerintah untuk menaikkan gaji PNS merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi pemborosan APBD DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut dinyatakan bahwa adanya kenaikan gaji PNS DKI Jakarta dibarengi dengan adanya penghapusan honor-honor kegiatan yang selama ini diterima oleh PNS terutama PNS yang duduk dalam jabatan struktural. Sehingga anggaran untuk honor kegiatan PNS dialihkan ke gaji dan tunjangan PNS, yang diberikan berdasarkan kinerja dan beban tanggung jawab pekerjaannya. Hal ini dirasa lebih adil, karena PNS akan mendapatkan gaji dan tunjangan berdasar pada jabatan, beban kerja dan prestasi kerja yang ditunjukkan.
Selain alasan tersebut, alasan menaikkan gaji PNS di Pemerintah DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan kinerja PNS yang selama ini dianggap buruk dimata masyarakat. Sehingga dengan gaji yang pantas dan layak, PNS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Bagi PNS yang dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal maka harus rela jika gajinya dipotong. Perlu diketahui bahwa besaran gaji PNS DKI Jakarta sudah termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) statis (kehadiran pegawai), Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dinamis (tunjangan kinerja), dan tunjangan transportasi bagi para pejabat struktural (lurah, camat, kepala dinas, walikota dan sebagainya). Untuk memonitor kinerja PNS DKI, maka setiap PNS, mulai dari staf sampai pejabat struktural, diwajibkan untuk mengisi kerja harian mereka di bkd.jakarta.go.id (kompas.com, tanggal 30 Januari 2015). Hal ini untuk menilai kinerja pegawai serta untuk dasar pemberian TKD dari aktivitas pegawai setiap harinya. Sungguh perencanaan yang sangat pantas untuk diberikan apresiasi.
Akan tetapi peraturan ini banyak menuai kontroversi, bahkan beredar isu bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), berencana akan memanggil orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut untuk memberikan penjelasan terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai sistem penggajian PNS yang baru tersebut. Terlepas dari semua itu, jika merujuk pada UU ASN pasal 79 ayat 1, dinyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Sudah sangat jelas tersurat dalam pasal tersebut, bahwa pemberian gaji yang adil dan layak serta jaminan kesejahteraan PNS merupakan kewajiban pemerintah (sebagai pemberi kerja) dan hak PNS (sebagai pekerja).
Sistem penggajian PNS menurut UU ASN ditentukan berdasar beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan (Pasal 79 ayat 2). Sistem ini merupakan revisi dari sistem pengajian PNS berdasar peraturan kepegawaian sebelumnya, diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 7 bahwa setiap PNS berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Seiring dengan waktu, UU tersebut diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dimana pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Jika diambil benang merah dari perubahan peraturan penggajian PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka semua perundang-undangan yang ada mendukung adanya penggajian PNS yang adil, layak, sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya.
Tujuan pemberian gaji PNS yang adil, layak, sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya adalah untuk menjamin kesejahteraan PNS agar dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian PNS dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. PNS tidak perlu mencari sumber pendapatan lain yang dapat mengganggu kinerjanya sebagai abdi negara yang mempunyai tugas utama untuk melayani masyarakat.
Meskipun peraturan perundang-undangan telah berubah beberapa kali, tujuan pemberian gaji PNS yang layak, adil, sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya dirasa belum tercapai. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah sistem penggajiannya. Berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 43 Tahun 1999, sistem penggajian ada tiga (3), pertama sistem skala tunggal yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Kedua, sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Ketiga, sistem skala gabungan yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji pokok yang sama bagi pegawai yang berpangkat sama, dan memberikan tunjangan kepada PNS yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi, atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.
Jika dicermati sistem penggajian PNS yang berlaku pada umumnya hingga saat ini adalah lebih kepada sistem penggajian skala tunggal, hanya saja pertimbangan perbedaan beratnya tanggung jawab yang diemban PNS yaitu pada tunjangan jabatan, karena PNS yang menduduki jabatan, khususnya jabatan struktural maka ada perbedaan tanggung jawab dengan staf yang menjadi bawahannya. Akan tetapi untuk sebagian PNS, terutama dari instansi vertikal sudah lebih mengarah pada sistem penggajian skala ganda, meskipun tidak memenuhi kriteria secara penuh. Sejak 4 tahun yang lalu ada pemberian Tunjangan Kinerja bagi beberapa Instansi/Kementrian Non Lembaga vertikal seperti di Kemenkumham, Kemenkeu, BPS, BKKBN dan hingga saat ini sudah lebih dari 40 instansi vertikal yang memberikan tunjangan kinerja bagi pegawainya. Besaran tunjangan kinerja juga beragam, dan pemotongan-pemotongan tunjangan kinerja juga diatur oleh instansi masing-masing berdasar permen/perka.
Lahirnya UU ASN pada tahun 2014 yang lalu setidaknya telah mendorong untuk dilaksanakannya sistem penggajian skala gabungan yang lebih mengarah pada penggajian PNS yang layak, adil, sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai mulai diberlakuan pada tanggal 1 Januari 2014 dan dinilai pertama kalinya pada 31 Desember 2014. Ini merupakan langkah pemerintah untuk mengupayakan objektivitas penilaian kinerja PNS, yang nantinya secara bertahap hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya tunjangan kinerja pegawai yang saat ini banyak yang hanya berdasar pada grade dan ketentuan jam kerja tanpa memperhatikan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai.
Pemberian tunjangan kinerja yang hanya berdasar pada grade dan ketentuan jam kerja dirasa masih sangat tidak adil, karena dasar penentuan grade hanya berpatokan pada klasifikasi jabatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit pejabat yang menduduki grade tinggi, memiliki performance dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kurang. Akan tetapi tetap menerima tunjangan kinerja yang lebih besar dari pegawai yang hanya sebagai JFU pelaksana tetapi mempunyai performance, integritas dan tanggung jawab yang baik terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, patutnya kita dapat memberikan apresiasi kepada Pemerintah DKI Jakarta yang bertekad untuk melaksanakan amanat dari pasal 79 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Bahkan Pemerintah DKI juga bertekad untuk memberikan sanksi tegas bagi PNS yang mempunyai jabatan struktural, dan tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka harus diberhentikan dari jabatannya. Ini adalah langkah sulit bahkan jarang dilakukan di Instansi/Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang lain, baik di Pusat maupun Daerah. Apabila hal ini benar-benar terjadi maka Pemerintah DKI Jakarta merupakan perintis reformasi birokrasi yang sebenarnya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Lembaga Non Kementrian, telah menerapkan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawainya. Tunjangan kinerja tersebut, berdasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 315/PER/B2/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKKBN Tahun 2012 yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor 229/PER/B2/2014. Adanya perubahan peraturan Kepala BKKBN, sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu usaha untuk memenuhi unsur keadilan dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawainya.
Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 229/PER/B2/2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKKBN pasal 14 ayat 7, dinyatakan bahwa pegawai yang meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin atau alasan yang sah, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya. Pasal 14 ayat 7 ini, muncul karena banyaknya keluhan dari Pegawai BKKBN baik Pusat maupun Provinsi, yang masih merasakan ketidakadilan dalam menerima tunjangan kinerja yang hanya berdasar pada grade dan pemotongan keterlambatan dan pulang cepat. Dalam kesehariannya masih banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk absen handkey dan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini menyebabkan pegawai yang kinerjanya baik, tetapi disiplinnya kurang (akibat terlambat datang kekantor dan pulang cepat dari kantor, serta lupa melakukan pencatatan kehadiran melalui handkey) mendapatkan pemotongan tunjangan kinerja yang lebih besar dari pegawai yang rajin melakukan pencatatan hankey sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan tetapi tidak melaksanakan tupoksinya.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 229/PER/B2/2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKKBN, mencoba untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, dimana belum ada sanksi yang jelas untuk pegawai yang datang ke kantor hanya untuk melakukan pencatatan handkey. Penegakan peraturan ini butuh komitmen yang kuat bagi pejabat yang menjadi atasan pegawai yang melakukan tindakan tersebut, dan dukungan dari atasan pejabat yang bersangkutan untuk memberikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam melakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 3%.
Untuk kedepannya, nilai SKP dan MRF dapat juga dijadikan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja, karena didalamnya tercermin hasil pengukuran kinerja pegawai selama satu tahun. Oleh karena itu, kepada pejabat penilai agar dapat memberikan penilaian SKP dan MRF (jika masih ada) secara jujur dan objektif sesuai tujuan dikeluarkannya Peraturan Permerintah Nomor 46 Tahun 2011. Selamat bekerja, selamat berkarya.
(Penulis: Rindang Gunawati, S.Psi)