Rakornis Kemitraan Program KKBPK dan Sosialisasi Kampung KB

kampung-kbPerwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Rakornis Kemitraan Program KKBPK dan Sosialisasi Kampung KB pada hari Kamis, 5 November 2015. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Santika, Ruang Ulin, Lantai 5. Hadir dalam kegiatan ini adalah para pejabat Eselon III dan IV Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh mitra kerja di tingkat provinsi dan 14 kabupaten/kota.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat (Mustar, SE, MM) dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan dengan para mitra kerja seperti Persatuan Wanita Tionghoa (Perwati), Muslimah NU, BKMT, IPADI, PPK, Fapsedu, Koalisi Muda Kependudukan (KMK), Formalinduk, Walubi, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), PKK, Paguyuban Juang Kencana, dan SKPD-KB kabupaten/kota. Kegiatan rakornis ini membahas evaluasi perkembangan Program KKBPK di Kalimantan Barat untuk membahas persoalan-persoalan yang selama ini timbul dalam pelaksanaan Program KKBPK. Mustar juga berharap bahwa dalam penyusunan rencana tindak lanjut bersama mitra kerja di akhir acara ini dapat disinergikan kegiatan mitra dan BKKBN Kalimantan Barat yang langsung menyentuh masyarakat untuk dilaksanakan di sisa tahun anggaran 2015 ini.

Mustar juga menyampaikan bahwa terdapat dua indikator kependudukan yang menjadi catatan penting di Kalimantan Barat. Pertama, Kalimantan Barat masih belum bisa mengajak PUS untuk beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Kedua, meskipun tingkat pemakaian kontrasepsi (CPR) di Kalimantan Barat rata-rata sudah diatas 60 persen, angka kelahiran (TFR) di provinsi ini juga masih tinggi.

Tingginya CPR dibarengi tingginya TFR di Kalimantan Barat disinyalir disebabkan oleh tingginya tingkat putus pakai alat kontrasepsi (alkon). Sebagian besar pasangan usia subur (PUS) di Kalimantan Barat masih menggunakan alkon non-MKJP seperti pil dan suntikan yang rentan mengalami drop-out. Sebenarnya penggunaan alkon non-MKJP tidak masalah selama supply chain alkon (pil dan suntik) dari kabupaten hingga ke masyarakat terjaga. (ypi)