Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan

MAKASAR, 25-28 APRIL 2013

Kebijakan, strategi, dan upaya pembangunan kependudukan yang tepat akan berdampak positif terhadap ketahanan nasional dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan) memandang isu kependudukan dalam konteks ketahanan nasional merupakan isu strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kinerja pembangunan nasional. Pasca-reformasi, Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan bernegara yang demokratisasi dan otonomi daerah. Koalisi kependudukan mencermati bahwa dalam situasi saat ini isu pembangunan kependudukan belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal pengabaian terhadap pembangunan kependudukan akan membawa konsekuensi luas dan jangka panjang bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (astagatra).

Koalisi kependudukan memiliki komitmen kuat untuk melakukan fungsi advokasi dan fungsi lumbung pikir guna mendorong terwujudnya pembangunan kependudukan yang optimal dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional menuju tercapainya cita-cita nasional. Dengan kekuatan jaringan organisasi yang tersebar di 31 provinsi dan 70 kabupaten/kota, Koalisi Kependudukan memiliki kekuatan strategis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kependudukan di tingkat nasional dan daerah. Dibutuhkan persamaan persepsi dari seluruh pengurus dan mitra kerja Koalisi Kependudukan, baik di tingkat nasional dan daerah tentang isu pembangunan kependudukan yang dapat memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan pemikiran diatas, Koalisi Kependudukan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional II yang dirangkai dengan seminar sehari mengangkat tema “Pembangunan Kependudukan Memperkuat Ketahanan Nasional dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Nasional”. Kegiatan ini dilaksanakan guna memadukan langkah dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan mitra kerja non-pemerintah serta memperkuat kapasitas Koalisi Kependudukan Daerah.

Kegiatan Rakernas dilaksanakan di Hotel Grand Clarion, Jl. A.P. Pettarani No. 3 Makasar, Sulawesi Selatan pada tanggal 26-28 April 2013. Tema yang diangkat adalah “Pembangunan Kependudukan Memperkuat Ketahanan Nasional dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Nasional”.

Acara dibuka oleh Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, pada pukul 14.00 WITA. Acara dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dari lima orang ketua Koalisi Kependudukan Provinsi: DR. Hery Sunaryanto, MA (KK Bengkulu); Saratri Pinoloyudo, M.Si (KK Jateng); Prof. DR. Ir. Bambang M. Laut, M.Si (KK Kalteng); Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo (KK Gorontalo); dan Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA (KK Maluku). Acara ini dimoderatori oleh Prof. DR. Eddy Suratman, MA (KK Kalbar). Beliau menyampaikan bahwa perhatian Pemda terhadap KK masih merupakan tantangan besar. Selama ini, sebagian besar kegiatan KK masih di-back-up oleh BKKBN sehingga seolah-olah KK adalah milik dan tanggung jawab BKKBN sehingga Pemda cenderung lepas tangan terhadap KK. Mindset seperti ini harus diubah. Pandangan dari kelima ketua KK provinsi tersebut menutup acara pembukaan Rakernas KK yang kedua. 

Acara berikutnya adalah Sidang Pleno I yang dimoderatori oleh Bapak Saut Munthe. Sidang Pleno ini bertujuan mengantarkan peserta dalam diskusi yang akan dilaksanakan setelah siding. Dalam Sidang Pleno I ini ada tiga orang pembicara yaitu: DR. Sunitri Widodo yang menyampaikan materi Pengembangan Organisasi; DR. Rizal Damanik menyampaikan Laporan Program Kerja periode 2011-2013 dan Lanjutan Program Kerja 2013-2014; dan Dwini Handayani menyajikan Rekomendasi. Rangkaian acara tersebut berlangsung hingga pukul 17.30 WITA. Dilanjutkan dengan istirahat hingga pukul 19.00 WITA.

Acara dilanjutkan dengan pidato dari Mr. Josse Ferraris (Mr. Pepe) dari UNFPA dan Ibu Ratna dari PT Askes yang menggantikan Bapak Fachmi Idris, dimoderatori oleh Ibu Kasmiyati. Acara berlangsung hingga pukul 21.00 WITA. Setelah itu, peserta dibagi menjadi 3 kelompok diskusi. Kelompok I mendiskusikan Program Kerja, kelompok II berdiskusi mengenai Penguatan dan Pembinaan Organisasi, sementara kelompok III membahas Rekomendasi.

Hari berikutnya diisi dengan kegiatan Seminar Nasional Kependudukan. Pembukaan seminar nasional dihadiri oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Agung Laksono), Gubernur Lemhannas, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Irtama (Mieke Selfia Sangian) sebagai wakil Kepala BKKBN. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan laporan ketua panitia oleh Ibu Tara Suprobo. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Dr. Sonny Harry B. Harmadi. Beliau menyampaikan hal berikut:

– Pembangunan kependudukan mutlak akan menunjang ketahanan nasional.

– Pembangunan kependudukan menentukan pembangunan nasional.

– Pembangunan kuantitas penduduk sudah dilakukan oleh pemerintah namun kinerja pembangunan kependudukan belum begitu baik, ditambah lagi ada population momentum.

– Masyarakat sekarang lebih berpendidikan dan lebih kritis sehingga kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan PLKB di lapangan. Diperlukan kerjasama aktif dari berbagai pihak. KB jangan hanya dimaknai sebagai penggunaan kontrasepsi, tapi sebagai pembangunan keluarga berkualitas.

Acara berikutnya adalah sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Asisten II. Kemudian keynote speech oleh Menkokesra sekaligus membuka seminar kependudukan nasional dengan pemukulan gong. Acara pembukaan seminar diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Sam Basri dan persembahan paduan suara Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar.

Pada pukul 11.00-13.30 WITA acara pleno I yang dimoderatori oleh Ketua KK Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan pleno II, serta pembacaan rumusan hasil diskusi. Acara pada malam harinya diisi dengan paparan oleh Prof. Haryono Suyono dan penutupan hingga pukul 23.00 WITA.