Sitename

Description your site...

Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana

Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana

(Pontianak, 14 Januari 2016) Berdasar lampiran N Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, terdapat pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KB. Pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN dan Perwakilan BKKBN yang ada di 34 Provinsi di Indonesia memiliki beberapa tugas antara lain; pertama, melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, melakukan penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. Ketiga, melakukan penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, KIE pengendalian penduduk. Keempat, melakukan pengelolaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Kelima, melakukan pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi utk kebutuhan PUS nasional. Keenam, melakukan pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Ketujuh, melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kedelapan, melakukan pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kesembilan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dlm pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kesepuluh, standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi PKB/PLKB.

Sehubungan dengan tugas kesupuluh khususnya sertifikasi tenaga PKB/PLKB menjadi tugas dan tanggung jawab BKKBN karena sesuai dengan SE Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan SE Mendagri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pada tahun 2016 akan terjadi pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah (pemerintah kabupaten/kota) menjadi pegawai vertikal dalam hal ini BKKBN. Proses pengalihan status kepegawaian PKB saat ini sedang berjalan, mulai dari inventarisasi pegawai yang akan dilanjutkan dengan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya proses serah terima oleh Bupati/Walikota kepada BKKBN dengan disaksikan oleh pihak DPRD dan Kejaksaan Tinggi setempat. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk menghadapi sertifikasi tenaga PKB/PLKB maka pada tanggal 17 s.d 21 Desember 2015 Direktotal Lini Lapangan BKKBN telah mengadakan Pelatihan Calon Assessor Kompetensi PKB/PLKB di Bandung Jawa Barat kepada 30 pegawai BKKBN yang berasal dari 18 Perwakilan BKKBN Provinsi.

Uji kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya adalah PKB, menjadi perhatian penting sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini tertuang dalam pasal 68 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa PNS diangkat dalam jabatan tertentu, yang ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Kompetensi adalah sinergitas pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan standar kerja yang ditetapkan (Ghofur, 2015). Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS berdasar pasal 69 ayat 3 point a, b dan c berdasar Undang-Undang ASN adalah kompetensi tekhnis, manajerial dan kompetensi sosio kultural. Kompetensi tekhnis diukur dari tingkat dan spesialissai pendidikan, pelatihan tekhnis fungsional, dan pengalaman bekerja secara tekhnis. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinnan, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman bekerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Terkait dengan hal tersebut maka BKKBN telah menyusun beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki PKB dengan merujuk pada Tupoksi PKB yang tertuang dalam Kepmenpan Nomor 120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional PKB dan Angka Kreditnya, Perka BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS dan Perka BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka kompetensi dasar yang harus dimiliki PKB yang ada dalam draf Perka BKKBN antara lain:

  1. Mencari Informasi, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh PKB/PLKB untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa data-data yang dibutuhkan sebagai bahan perencanaan kerja dan pengambilan keputusan.
  2. Perencanaan dan pengorganisasian, yaitu kemampuan PKB/PLKB dalam menyusun rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan prioritas waktu, sumber daya dan kemampuan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.
  3. Kemitraan, yaitu kemampuan PKB/PLKB untuk membangun jejaring, bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, mendayagunakan sumber-sumber yang ada dari berbagai pihak untuk kemanfaatan bersama yang lebih besar, memperkuat komitmen dalam pelaksanaan tugas bersama.
  4. Komunikasi, yaitu kemampuan PKB/PLKB dalam menyampaikan informasi, baik secara tatap muka, tertulis, jarak dekat, maupun jarak jauh, dalam rangka melakukan edukasi dalam mengarahkan, mempengaruhi, sehingga pemangku kebijakan bersedia menjalankan program KKBPK, serta memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian target kerja program KKBPK.
  5. Memfasilitasi perubahan, yaitu kemampuan PKB/PLKB untuk mempengaruhi cara berfikir pemangku kebijakan sehingga para pemangku kebijakan bersedia menjalankan program KKBPK dan kemampuan mempelopori perubahan. Selain itu memfasilitasi perubahan juga meliputi keterampilan dalam mengkomunikasikan program KKBPK pada lembaga dan masyarakat dalam rangka mengubah cara pandang sehingga pemangku kebijakan bersedia mendukung dan berbagi sumber daya dalam pelaksanaan program KKBPK.
  6. Pengembangan dan Penunjang, yaitu kemampuan PKB/PLKB dalam proses melakukan perbuatan dalam mengembangkan suatu kegiatan yang didukung oleh sarana yang akan memperlancar usaha tersebut.
  7. Monev dan pelaporan, yaitu kemampuan PKB/PLKB dalam melakukan kegiatan penilaian dan observasi antara peraturan yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana.
  8. Pelayanan program KKBPK yaitu keinginan PKB/PLKB dalam membantu dan melayani program KKBPK untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya.

Sertifikasi PKB/PLKB selain bertujuan untuk mengukur dan mengetahui kompetensi PKB/PLKB sebagai tenaga penggerak program KKBPK di lini lapangan, juga untuk memberikan informasi dalam program pendidikan dan pelatihan terkait jenis pelatihan yang dibutuhkan PKB/PLKB terutama dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Untuk kedepannya hasil uji kompetensi PKB/PLKB juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam kenaikan jenjang jabatan fungsional. Oleh karena itu sertifikasi PKB/PLKB sangat penting untuk dilakukan, karena dapat berpengaruh pada kesuksesan program KKBPK di Indonesia.(rien)

No Responses

Leave a Reply