Sosialisasi Hasil Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk Tingkat Provinsi

PONTIANAK, 13 FEBRUARI 2013

Grand Design (rancangan induk) Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035 tingkat nasional telah rampung digarap dan diluncurkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) pada bulan Desember 2012. GDPK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Keputusan Menkokesra tersebut mengamanahkan penyusunan lima buah grand design: grand design pengendalian kuantitas penduduk, grand design peningkatan kualitas penduduk, grand design pembangunan keluarga, grand design penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan grand design pembangunan databasis kependudukan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai leading sector penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk tingkat nasional. BKKBN kemudian menginstruksikan agar Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia menyusun grand design (rancangan induk) pengendalian kuantitas penduduk di provinsi masing-masing. Penyusunan rancangan induk tingkat provinsi ini harus melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan gubernur provinsi yang bersangkutan.

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat telah mulai menyusun Grand Design (Rancangan Induk) Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2035 pada pertengahan tahun 2012 segera setelah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 481/DUKCAPIL/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2010-2035 Provinsi Kalimantan Barat diterbitkan. Penyusunan grand design telah memasuki tahap akhir. Sebelum rancangan tersebut diresmikan dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat, rancangan itu disosialisasikan kepada para pemangku kebijakan dari provinsi dan kabupaten/kota, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Drs. Sumarno) sendirilah yang mensosialisasikan rancangan tersebut, didampingi oleh Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil (Drs. Sopiandi) yang bertindak sebagai moderator.

Sosialisasi grand design dilakukan pada hari Selasa, 12 Februari 2013 di Hotel Grand Mahkota, Ruang Takalar Lantai 2, Jl. Sidas No. 8 Pontianak. Kegiatan Sosialisasi Hasil Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk Tingkat Provinsi ini digabungkan pelaksanaannya dengan kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tahun 2013 untuk menjangkau sasaran yang lebih luas. Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas, sosialisasi ini dapat mencapai sasaran yang lebih luas, meliputi: Bupati/Walikota, kepala dinas lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para akademisi dan lembaga kemasyarakatan di provinsi dan kabupaten/kota.

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk finalisasi rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk provinsi.