Sudibyo Alimoeso: RAKERDA KKBPK implementasi RPJMN 2015-2019

PONTIANAK–RAKERDA Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan bentuk implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015 hingga 2019. Kegiatan Rakerda ini juga merupakan kelanjutan dari rapat kerja nasional yang telah dilakukan oleh BKKBN Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Pusat, DR. Sudibyo Alimoeso, M.A. dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015 Rabu (22/04) kemarin di Hotel Kapuas Pontianak. Sudibyo yang juga selaku pembina wilayah Kalbar menjelaskan bahwa penguatan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga tertuang dalam renstra BKKBN tahun 2015-2019. Pada, tahun pertama pelaksanaannya, BKKBN harus dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara nasional sebesar 1,38 persen. Angka kelahiran harus diturunkan menjadi 2,37. “Sudah 10 tahun terakhir ini angka kelahiran secara nasional tidak turun-turun. Jadi stagnan terus pada angka 2,6”, kata Sudibyo.
Sudibyo menuturkan prevalensi penggunaan kontrasepsi diharapkan menjadi 65,2 persen, prosentase unmet need diharapkan dapat diturunkan menjadi 10,6 persen, angka kelahiran remaja diharapkan dapat diturunkan menjadi 46 per 1000 perempuan berusia 15 tahun hingga 19 tahun, serta prosentase kehamilan tidak diinginkan diharapkan dapat diturunkan menjadi 7,1 persen. “Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, BKKBN diminta untuk melakukan penguatan dan pemaduan kebijakan kepandudukan pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga secara berkualitas, menyediakan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat kontrasepsi diseluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana, dan menjamin agar pelayanan KB dapat diarahkan kepada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) untuk mengurangi resiko dropout dari pemakaian kontrasepsi”, tambah Deputi KSPK tersebut.
Selain itu, BKKBN juga diminta meningkatkan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lini lapangan keluarga berencana, melakukan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada para pembuat kebijakan serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, serta pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok-kelompok kegiatan bina-bina keluarga yang ada. Hal lain yang juga perlu dilakukan yakni penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB, serta penguatan bidang KB melalui penyediaan informasi dan data yang diperlukan. Ia menambahkan di Kalbar angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun di Kalbar cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional “Angka kelahiran para remaja ini yang sangat mengkahwatirkan karena kecenderungan meningkat dan diharapkan dapat diturunkan menjadi 46 perseribu kelahiran”, katanya. (nda)

Tags: