Sitename

Description your site...

Talkshow Memperingati Hari Kependudukan Sedunia di Ruai TV

Sabtu, 11 Juli 2015 yang lalu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Ruai TV menyelenggarakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia  yang ke-28 melalui acara Beranda Ruai yang ditayangkan secara langsung pada pukul 10.00 – 11.25 WIB di Studio Ruai TV, Jl. 28 Oktober No. 25-26 Siantan. Acara ini mengangkat tema ”Antisipasi Bonus Demografi di Kalimantan Barat”, dengan narasumber: Prof. Dr. Eddy Suratman, MA (mantan Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, mantan Staf Ahli Menteri Keuangan, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura); Asisten I Setda Kalimantan Barat (Drs. Sumarno); dan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat (Mustar, SE, MM). Bertindak selaku host atau pembawa acara adalah Eva Caroline dan Iwi Sartika. Acara ini dihadiri oleh Eselon III dan IV Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Formalinduk, KMK Kalbar, Dumas Genre 2014 dan 2015.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Eddy Suratman, MA menyampaikan bahwa bonus demografi adalah suatu kondisi dimana pada suatu wilayah jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif. Indikator bonus demografi adalah dependency ratio (DR atau rasio ketergantungan) yang besarnya kurang dari 50. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) hanya menanggung penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun) sejumlah 50 orang atau kurang. Dikatakan sebagai bonus demografi karena merupakan peluang bagi suatu wilayah untuk mendorong kesejahteraan penduduk di wilayahnya. Dengan jumlah anggota keluarga (anak) yang lebih sedikit yang harus ditanggung oleh suatu keluarga, membuka kesempatan bagi keluarga itu untuk menabung, sehingga menciptakan peluang untuk melakukan investasi. Hal ini membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga terciptalah apa yang disebut bonus. Beliau mengakhiri paparannya dengan mengatakan kalau peluang demografi ini tidak dimanfaatkan, maka hanya akan menciptakan masalah, bukan bonus.

Ditanya mengenai berapa peluang Kalimantan Barat untuk meraih bonus demografi, Mustar menyatakan bahwa Kalimantan Barat diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 dimana angka ketergantungan saat itu sebesar 46. Ini tidak lama lagi, tetapi masih ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri. Kita harus menjaga indikator angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk pada posisi saat ini dan bahkan berusaha menurunkannya, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi ledakan penduduk di Kalimantan Barat. Akibatnya bonus demografi bisa bergeser atau malahan tidak terjadi di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Eddy Suratman mengungkapkan bahwa peluang demografi atau yang umum disebut jendela kesempatan (window of opportunity) ini bisa menjadi musibah kependudukan apabila lapangan kerja yang ada tidak bisa menyerap angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran meningkat disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Banyaknya pengangguran menyebabkan kriminalitas, kemiskinan, dan masalah sosial juga meningkat. Negara-negara di Afrika merupakan contoh dimana jendela kesempatan (window of opportunity) tidak diantisipasi dan dimanfaatkan dengan baik. Negara-negara tersebut telah melampaui fase bonus demografi namun tidak mampu memanfaatkannya sehingga angka kriminalitas tinggi, kemiskinan dan kelaparan tinggi, serta banyak terjadi masalah sosial. Di sisi lain, Negara Jepang merupakan contoh yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menanggapi pertanyaan host mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk menghadapi bonus demografi yang akan datang, Sumarno menjawab bahwa bonus demografi hanya dapat dicapai apabila Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah bersangkutan berkualitas tinggi. Salah satu indikator tingginya kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM Kalimantan Barat selama beberapa tahun belakangan ini berada di posisi ke-28 dari 33 provinsi, indeksnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang positif.

Sumarno menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Sektor tenaga kerja, industri, dan pertanian di Kalimantan Barat masih terus berbenah agar bisa menyerap tenaga kerja yang ada. Pemda sedang berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kalimantan Barat menjadi 4%. Saat ini sedang diupayakan agar pengangguran yang ada bisa terserap ke sektor riil.

Eddy Suratman menerangkan bahwa untuk mengetahui kapan bonus demografi terjadi, kita harus tahu: jumlah penduduk per kelompok umur, tren angka kematian, tren angka kelahiran, dan tren LPP. Dari data yang terkumpul, kita buat proyeksi menggunakan rumus tertentu atau alat bantu berupa software proyeksi penduduk. Hasil proyeksi yang dilakukan memperkirakan bahwa bonus demografi akan dialami oleh Kalimantan Barat pada tahun 2020.

Ia menekankan bahwa prasyarat utama terjadinya bonus demografi adalah dengan menekan angka kelahiran. Kebijakan dan Program Keluarga Berencana (KB) harus diprioritaskan untuk mencegah ledakan kelahiran. Kalau tidak, bonus demografi bisa bergeser atau bahkan batal terjadi.

Hasil proyeksi yang dilakukan di tahun 2013 lalu mengungkapkan bahwa terdapat dua kabupaten yang tidak mengenyam bonus demografi hingga tahun 2035, yaitu: Sambas dan Landak. Saat ini sedang dilakukan penelitian lanjutan terhadap dua kabupaten tersebut. Hasil sementara yang diperoleh adalah bahwa untuk Kabupaten Sambas, terutama di kecamatan yang terletak di daerah perbatasan, banyak penduduk usia produktif yang memilih hijrah ke negara tetangga, Malaysia. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas harus menyiapkan “gula” agar “semut” tidak berpindah keluar dari Sambas. Selain itu, perlu ada upaya peningkatan IPM Sambas yang saat ini menduduki peringkat ke-14 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Landak, sedang dikaji, tampaknya ada masalah dalam input data.

Mustar menyampaikan bahwa untuk mencapai bonus demografi, LPP Kalimantan Barat harus diturunkan dari 1,6 menjadi 1,4; sementara TFR-nya harus diturunkan dari 3,1 menjadi 2,4. Ini tentu saja bukan pekerjaan mudah. Memang CPR kita saat ini tinggi, sekitar 67%. Namun rata-rata akseptor sudah memiliki dua anak atau lebih, sehingga kesertaan mereka dalam ber-KB kurang besar pengaruhnya terhadap penurunan TFR dan LPP Kalimantan Barat. Masalah kedua yang dihadapi Kalimantan Barat adalah tingkat kelahiran remaja di Kalimantan Barat yang menduduki ranking tertinggi di Indonesia berdasar hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, yakni sebesar 104 kelahiran per 1000 ibu berusia 15-19 tahun. Kenyataan ini bisa menghambat terjadinya bonus demografi. Kita, pemerintah bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat perlu melakukan terobosan.

Eddy Suratman mengatakan bahwa kita harus menyiapkan “gula”-nya agar “semut” mau kembali dan berkarya di kampung halamannya setelah melanjutkan pendidikan di luar daerah. Hal ini dikarenakan SDM berkualitas tinggi yang kembali ke kampung halamannya dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibanding SDM dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Beliau juga menghimbau Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk mempersiapkan prasyarat bonus demografi yang meliputi tiga hal. Pertama, SDM berkualitas tinggi, dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, pemerintah telah berupaya memberikan beasiswa BIDIK MISI yang menyasar mahasiswa dari keluarga miskin. Selain itu, pemerintah perlu berusaha meningkatkan keterampilan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan. Kedua, bangun infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, siapkan sarana dan prasarana seperti air bersih. Dan ketiga, siapkan birokrasi yang lebih ramah kepada pasar.

Menjawab pertanyaan bagaimana kiprah pemerintah untuk meningkatkan peluang demografi di daerah perbatasan, Sumarno menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Barat sudah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan IPM dan infrastruktur di daerah perbatasan. Perlu ditambahkan disini bahwa Kapuas Hulu, sebagai salah satu daerah perbatasan, merupakan wilayah konservasi yang tidak boleh dihuni oleh penduduk.

Pada kesempatan ini, Nordianto, audiens dari Dumas Genre 2014 menyampaikan keprihatinannya yang mendapati rata-rata ada 4-5 siswi di 49 sekolah, yang pernah dikunjunginya di tahun 2014 yang lalu untuk memberikan penyuluhan mengenai Triad KRR, harus keluar sekolah karena sedang hamil. Padahal mereka merupakan SDM yang sedianya akan mengisi bonus demografi. Ia menanyakan apa kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat mengenai hal ini? Ia juga menanyakan bagaimana pemerintah mempopulerkan bonus demografi kepada anak muda karena saat ini masih banyak anak muda yang belum tahu apa itu bonus demografi?

Drs. Sumarno menyatakan bahwa fenomena hamil diluar nikah terkait dengan kondisi keluarga dan pergaulan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keluarga harus berusaha meningkatkan akhlak anak-anaknya.

Menanggapi pertanyaan yang sama, Eddy Suratman mengemukakan bahwa tantangan anak muda zaman sekarang jauh lebih banyak dan lebih berat dibanding zaman saya muda dulu. Mereka saat ini bisa dikatakan telah memegang dunia dalam genggamannya, sehingga benar yang dikatakan Pak Marno, keluarga merupakan benteng terakhir. Tetapi sekolah dan perguruan tinggi juga memegang peranan tak kalah penting. Sekolah dan perguruan tinggi harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika, tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik.

Ia juga mengatakan bahwa bonus demografi memang belum populer. Jangankan remaja, pegawai saja banyak yang belum tahu tentang bonus demografi. Kami di perguruan tinggi sudah mulai mengenalkan bonus demografi kepada mahasiswa dan mulai menyadarkan mereka akan datangnya bonus demografi.

Mustar mengungkapkan ada tiga syarat untuk bisa mengisi bonus demografi adalah sehat, berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan, serta berkarakter. Pemuda Kalimantan Barat jumlahnya 1,3 juta dan diupayakan untuk diwadahi dalam Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) untuk menjadi agen pemberi informasi mengenai bonus demografi. Remaja dapat berperan dalam mengantisipasi dan mengisi bonus demografi dengan menghindari perilaku beresiko yang bisa berujung pada Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), narkoba, dan HIV/AIDS. Selain itu, remaja harus terus meningkatkan kualitas dirinya.

Penanya kedua, Siti Masdah  yang menjabat sebagai Ketua Koalisi Muda Kependudukan Kalimantan Barat, mengomentari bahwa ada tiga hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan masyarakat: (1) korupsi dapat menurunkan IPM dan menghalangi tercapainya bonus demografi; (2) akses transportasi dan informasi. Manusia pada hakikatnya mobile atau selalu bergerak, sehingga butuh akses transportasi dan informasi; dan (3) Sumber Daya Alam (SDA) yang ada jangan dikeruk habis untuk saat ini. Ingatlah bahwa anak cucu kita kelak juga membutuhkan SDA.

Siti Masdah juga menyinggung bahwa pasca bonus demografi akan ada peristiwa penduduk lansia (population ageing) yang dari awal pembicaraan tadi belum disinggung. Padahal kondisi ini juga harus dipopulerkan kepada masyarakat agar mereka waspada terhadap kedatangan population ageing ini. Ia juga menanyakan bagaimana kita bisa menyulap Sambas dan Landak yang diprediksi tidak mendapat bonus demografi, agar memperoleh dan mampu memanfaatkan jendela peluang tersebut.

Menanggapi pertanyaan Siti Masdah, Sumarno mengatakan salah satu ikhtiar untuk mengatasi korupsi yang tengah ditempuh oleh pemerintah saat ini adalah reformasi birokrasi yang berupaya menjadikan birokrat sebagai pelayan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan kinerja birokrat akan meningkat dan korupsi bisa diberantas. Ia mengiyakan bahwa berkurangnya SDA memang menjadi tantangan pemerintah saat ini.

Eddy Suratman berujar bahwa jumlah penduduk banyak, tidak ada pekerjaan, akan timbul masalah. Sedangkan investasi dpat menciptakan lapangan kerja.

Eddy Suratman juga meminta pemuda Kalimantan Barat untuk tidak pesimis, SDA Kalimantan Barat masih sangat banyak. Contohnya tatkala kayu dan hutan sudah mulai habis, kita beralih ke perkebunan karet dan kelapa sawit, kemudian kita menemukan bahwa tanah kita kaya akan bahan tambang bauksit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi minyak bumi.

Eddy Suratman membenarkan bahwa bonus demografi akan diikuti oleh population ageing. Kondisi ini harus kita antisipasi dengan penyiapan fasilitas dan peningkatan teknologi kesehatan, infrastruktur yang ramah lansia, lapangan kerja bagi lansia. Ini semua perlu dilakukan agar para lansia nantinya memiliki semangat hidup yang tinggi. Semangat hidup yang tinggi akan menyebabkan kesehatan mereka terjaga.

Ia berpesan agar masyarakat dan pemuda khususnya untuk tidak membebankan semuanya pada pemerintah, kita sebagai bagian dari masyarakat harus ambil bagian dan berperan secara nyata.

Sebagai penutup, Mustar menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar menyiapkan diri, berkomunikasi, dan membuka akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bonus demografi. Sementara Sumarno menghimbau para Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih peduli terhadap bonus demografi, karena bonus demografi tidak lepas dari politik. (ypi)

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.