Workshop Pembangunan Berwasasan Kependudukan 2015

(Pontianak-12/10) Untuk meningkatkan koordinasi dengan Pusat Studi Kependudukan (PSK) di seluruh Indonesia dalam melakukan komunikasi kebijakan kependudukan, menyusun kesepakatan tentang suatu isu kependudukan, serta membangun komitmen bersama tentang pembangunan kependudukan, rabu sampai minggu (7-11/10) diadakan workhop Pembangunan Berwawasan Kependudukan bagi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketua Pusat Studi Kependudukan seluruh Indonesia. Workshop yang dilaksanakan di Hotel Santika Yogyakarta tersebut dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari pakar kependudukan Pusat Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, seperti Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA, Dr. Sukamdi, M.Sc, Dr. Dewi Haryani Susilastuti, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si, dan Dr. Agus Joko Pitoyo, MA.

workshop1Ket foto: Pembicara Workshop Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Secara lebih spesifik, worshop tersebut dimaksudkan guna membangun pemahaman yang sama mengenai isu-isu strategis bidang kependudukan, meningkatkan kerjasama dalam melakukan analisis kebijakan kependudukan, meningkatkan koordinasi dan advokasi mengenai pengelolaan bidang kependudukan di daerah, serta mengembangkan studi dan kajian kebijakan pengendalian penduduk di provinsi.

Workshop yang berlangsung lima hari tersebut dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang masih menghadapi permasalahan klasik kependudukan yakni jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kualitas SDM yang relatif rendah. Data Sensus Penduduk tahun 2010 dan SDKI 2012 menunjukkan bahwa angka kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun yang tidak mengalami penurunan dan TFR yang masih stagnan yakni 2,6. Disamping permasalahan tersebut, permasalahan lainnya yakni laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari 1,45 persen per tahun menjadi 1,49 persen per tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa di era sekarang ini, pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana mengalami stagnansi dan perlambatan.

Sementara itu, salah satu faktor yang menjadikan program kependudukan dan keluarga berencana mengalami stagnansi dan perlambatan adalah kurangnya kemampuan koordinasi antar instansi terkait, sehingga program tersebut kurang mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah. Namun demikian, pada sisi yang lain, terdapat potensi yang ada di perguruan tinggi untuk melaksanakan kajian kependudukan dalam memetakan permasalahan kependudukan belum dimanfaatkan secara efektif. Oleh karenanya, diperlukan kemampuan teknis untuk merumuskan kebijakan, menyusun rekomendasi dan mengkoordinasikan kebijakan. Semua hal tersebut dibahas secara mendalam pada workshop pembangunan berwawasan kependudukan 2015, dimana dalam pelaksanaannya selain dilakukan dengan metode paparan dan pendalaman materi, juga melalui diskusi bersama. (tan)